Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Azis Syamsuddin telah menyiapkan pengacara yang akan membantu dirinya dalam kasus suap penyidik KPK yang dilakukan oleh Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial. Selain pengacara, Azis juga akan mendapatkan bantuan hukum dari Partai Golkar.
Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Golkar Supriansa menyebut Golkar akan segera menjalin komunikasi dengan pengacara Azis terkait kasus hukum yang menimpa politikus Golkar tersebut. Supriansa juga meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Azis karena masih berstatus sebagai saksi.
"Kita mengedepankan asas praduga tak bersalah pada kasus yang menimpa Pak Azis," kata Supriansa di Jakarta, Sabtu (8/5). Supriansa menyebut, dirinya saat ini belum melakukan komunikasi dengan Azis Syamsuddin.
Namun dirinya menegaskan bahwa bantuan hukum dari Golkar akan menyesuaikan dengan kebutuhan Azis. Saat ini partai sebatas memantau dan menyiapkan bantuan hukum jika sewaktu-waktu Wakil Ketua Umum Golkar itu memerlukan. "Nanti kami informasikan seperti apa persiapan yang diberikan nanti oleh Bakumham kepada Pak Azis," ujar Supriansa.
Sebelumnya Azis Syamsuddin dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus yang melilit penyidik KPK Ajun Komisaris Stepanus Robin Pattuju (SRP) pada Jumat (7/5). Namun, politikus Golkar itu tidak hadir.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tidak akan melarikan diri. KPK yakin politikus Golkar itu tidak akan kabur seperti Harun Masiku yang masih menjadi buronan hingga saat ini.
"Kami meyakini yang bersangkutan masih di dalam negeri karena saksi tersebut sudah dicegah bepergian keluar negeri," kata Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan, Ali Fikri. (OL-14)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ekspektasi masyarakat terhadap akselerasi pembangunan pascapilkada sejauh ini hanya menjadi retorika tanpa aksi nyata.
Warga telah berupaya mengatur alur pembuangan agar sampah tidak semakin tercecer ke jalan raya.
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved