Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DUA penyuap mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara akan menjalani sidang vonis terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) sembako covid-19. Keduanya adalah konsultan hukum Harry Van Sidabukke dan Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja.
Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, sidang digelar Rabu (5/5) pukul 10.00 WIB. Sidang akan digelar secara terpisah.
Perkara Harry tercatat pada nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. Sedangkan Ardian pada nomor perkara 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.
Baca juga: Dewas akan Pantau Perkembangan KPK Usai Putusan MK
Sebelumnya, jaksa menuntut Harry dan Ardian agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada keduanya masing-masing empat tahun penjara. Keduanya juga terancam denda Rp100 juta subsider empat bulan kurungan.
Pada perkara ini Harry didakwa memberikan Rp1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian didakwa mengguyur Juliari Rp1,95 miliar.
Harry diduga memberikan uang untuk mendapatkan pengadaan bansos hingga 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude.
Sedangkan Ardian diduga memberikan uang untuk penunjukan pengadaan bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos itu untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas, dan tahap 12 hingga 115 ribu paket.
Uang suap tersebut juga diduga mengalir ke dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Bansos Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda. (OL-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved