Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
LIMA pekerja proyek yang menjadi terdakwa dalam kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung RI dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Adapun lima terdakwa itu adalah Imam Sudrajat, Sahrul Karim, Karta, Tarno dan Halim. Sedangkan mandor proyek, Uti Abdul Munir, dengan nomor perkara 52/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, dituntut hukuman penjara satu tahun enam bulan.
"Menjatuhkan pidana penjara para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Perintah agar terdakwa tetap ditahan. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000," ujar jaksa di PN Jakarta Selatan, Senin (19/4).
Baca juga: Gedung Kejagung yang Terbakar Mulai Dibongkar
Untuk terdakwa Imam Sudrajat dengan nomor perkara 50/Pid.B/2021/PN JKT.SEL dan terdakwa Sahrul Karim, Karta, Tarno dan Halim dengan nomor perkara 51/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, jaksa menuntut hukuman satu tahun penjara.
Jaksa menyebut para terdakwa telah lalai, sehingga mengakibatkan kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Bahkan, tindakan mereka membahayakan orang lain. Selain itu, JPU menyatakan para terdakwa juga menimbulkan kerugian negara. Jaksa menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar Pasal 188 KUHP juncto 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Baca juga: Tiga Tersangka Kasus Kebakaran Kejagung minta Saksi Meringankan
"Menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir. Jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati," imbuh jaksa.
Terhadap tuntutan itu, tim kuasa hukum terdakwa sepakat mengajukan pledoi atas pembelaan. Kuasa hukum terdakwa Made Putra Aditya Pradana mengungkapkan pledoi akan diberikan secara tertulis. Dia meminta waktu tiga minggu pada majelis hakim untuk menyusun pembelaan. Adapun agenda pembacaan pledoi akan digelar Senin (10/5) mendatang.(OL-11)
Hakim harus menjaga wibawa dan marwah pengadilan dengan menjunjung tinggi kode etik, termasuk berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana.
Zaenur juga menyebut dalam praktik penanganan perkara di KPK, penetapan tersangka yang diikuti penahanan kerap dilakukan ketika perkara dinilai sudah siap.
Majelis Hakim menyatakan bahwa Junaidi Saibih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana obstruction of justice sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) ajukan praperadilan lawan KPK. Kuasa hukum sebut penetapan tersangka korupsi kuota haji tidak sah & kurang bukti.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Adapun ketiga tersangka baru tersebut antara lain adalah HS (Hendry Sulfian) selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
Perbandingan pernyataan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto saat pelantikan April 2026 dengan status tersangka yang kini ditetapkan Kejagung.
Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Simak rekam jejaknya di sini.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved