Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ORGANISASI masyarakat (ormas) pendiri Partai Golkar, Kosgoro 1957 mengumumkan susunan kepengurusan masa bakti 2021-2026 hasil Musyawarah Besar (Mubes) Kosgoro 1957 yang digelar pada 6-9 Maret 2021 yang lalu di Cirebon, Jawa Barat.
Kepengurusan Kosgoro 1957 di bawah kepemimpinan Dave Laksono akan fokus pada pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui gerakan koperasi serta sektor di bidang pendidikan.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro 1957, Dave Laksono dalam konferensi pers pengumuman pengurus PPK Kosgoro 1957 masa bakti 2021-2026 di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta, Selasa (6/4).
Dalam konferensi pers itu hadir Sekjen PPK Kosgoro 1957, Sabil Rachaman, Bendahara Umum PPK Kosgoro 1957, Sari Yuliati dan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Kosgoro 1957, HR Agung Laksono.
“Ada 356 kader Kosgoro 1957 yang masuk di kepengurusan. Susunan kepengurusan Kosgoro 1957 ini mencerminkan kebhinekaan yang mewakili wilayah dari Sabang sampai Merauke,” kata Dave Laksono.
Dave Laksono juga menyebutkan, pengurus PPK Kosgoro 1957 diisi orang-orang yang berkompeten di bidangnya.
“Diisi oleh berbagai latar belakang unsur mulai dari DPR (legislatif), menteri di kabinet pemerintahan Jokowi, kepala daerah, pengusaha, budayawan, kalangan profesional hingga anak-anak muda milenial dari berbagai daerah serta suku yang aspirasi politiknya ke Partai Golkar,” ujarnya.
Dalam program kerjanya, Kosgoro 1957 akan mengembangkan koperasi serba usaha yang ditujukan kepada para petani, nelayan dan masyarakat lainnya dalam mengembangkan usaha.
"Kita fokus pada pengembangan ekomomi masyarakat melakui gerakan koperasi, kita juga perkenalkan produk-produk UMKM yang sudah digagas kader Kosgoro 1957 di daerah, sehingga bisa dikembangkan ke depannya," jelasnya.
Di sektor pendidikan, Anggota Komisi 1 DPR dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, Kosgoro 1957 sudah memiliki lembaga pendidikan yakni Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957.
"Lembaga pendidikan ini sekarang ini sudah memiliki 5 gedung. Ke depan kita kembangkan untuk prodi-prodi baru untuk menaikkan statusnya menjadi universitas," katanya.
Di samping itu, Kosgoro 1957 juga akan membuat program serba usaha yang menyesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing pengurus Kosgoro 1957.
Seperti di bidang pertanian, perikanan, pertambangan, kita bisa sesuaikan dan juga mendorong UMKM seluruh Indonesia agar mereka semakin maju dengan memiliki dana untuk pengembangan usaha mereka," ujarnya.
Dave Laksono juga meminta agar kepengurusan Kosgoro 1957 saat ini untuk segera bekerja cepat untuk membantu program-program pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat selaligus memenangkan Partai Golkar sebagai wadah aspirasi politik Kosgoro 1957.
"Justru kepengurusan yang besar saat ini harus semakin lincah dan harus segera bekerja cepat membantu pemerintah dan rakyat Indonesia. Kosgoro 1957 juga wajib memenangkan Partai Golkar di setiap pemilu sebagai wadah aspirasi politik Kosgoro 1957," tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua MPO Kosgoro 1957, HR Agung Laksono mengapresiasi kerja keras Kosgoro 1957 dalam mengakomodir seluruh elemen dalam kepengurusan untuk memperkokoh kekuatan Kosgoro 1957.
"Kita tingkatkan kinerja Kosgoro 1957, ke depan terbentang waktu yang cukup untuk kita optimalkan dengan kerja keras. Fokus kerja Kosgoro1957 adalah menjadi salah salah satu penggerak dalam menggarap ekonomi kerakyatan," kata Agung Laksono.
Agung Laksono yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini menuturkan, banyak fasilitas yang disediakan pemerintah tapi belum dioptimalkan pemanfaatannya.
"Banyak anggaran pemerintahan yang belum terkelola secara optimal, sehingga perlu didorong dengan koperasi serba usaha," jelasnya
Terkait kepengurusan di PPK Kosgoro 1957 yang diisi oleh kombinasi kalangan anak muda dan senior, Agung Laksono berharap muncul sinergi yang baik.
"Saya harap agar pengurus PPK berjumlah 356 orang dan terdiri dari kalangan junior dan senior ini, bisa terjadi harmonisasi serta tetap menjadi salah satu sumber kader Partai Golkar," ucap Agung.
Perlu diketahui, kepengurusan PPK Kosgoro1957 diisi oleh 356. Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 dibantu 12 Wakil Ketua Umum PPK dan 55 ketua bidang. (RO/OL-09)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
BMK 1957 mengajukan nama-nama kader terbaik organisasi sayap pemuda Kosgoro 1957 ikut seleksi calon anggota KPID DKI Jakarta.
Kosgoro 1957 mendeklarasikan dukungan ke Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar periode 2024-2029.
Ketua Kosgoro 1957 Jakarta Selatan terpilih adalah yaitu Rusyogi Affandi.
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pratama menyebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai pemecah belah organisasi KNPI.
Airlangga Hartarto meminta Kosgoro 1957 sebagai salah satu ormas pendiri Partai Golkar membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
Surat edaran Pemkot Bekasi mengharuskan semua pasien LKM-NIK saat ini untuk beralih pengobatan kepada rumah sakit milik pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved