Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan Rp2,35 miliar ke kas negara dari hasil lelang barang rampasan. Lelang rampasan itu milik terpidana mantan Wali Kota Madiun Bambang Irianto yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap.
"Total hasil lelang yang menjadi pemasukan bagi kas negara sebagai pemulihan aset (asset recovery dari hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang ditangani ini berjumlah Rp2.351.153.000," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (29/3).
Lelang barang rampasan itu melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tertanggal 22 Agustus 2017.
Adapun tiga barang rampasan yang terjual dalam lelang itu yakni satu unit mobil Range Rover 5.0L V8 AT 2011 berwarna hitam dengan nomor polisi B 111 RUE. Mobil itu terjual seharga Rp555 juta. Lalu satu unit mobil Mini Cooper 1.6 AT 2010 berwarna putih dengan nomor polisi B 1279 GGY. Mini Cooper itu terjual seharga Rp296,6 juta.
Kemudian, ada satu unit mobil Hummer tipe H2 2010 berwarna putih dengan nomor polisi B 11 RRU yang seharga Rp1,49 miliar.
Dalam perkara itu, eks Wali Kota Madiun Bambang Irianto divonis enam tahun penjara lantaran bersalah korupsi terkait proyek Pasar Besar Madiun. Dia dinyatakan menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang selama 2009 hingga 2016. (OL-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved