Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat KLB Moeldoko dinilai sibuk melakukan pencitraan. Daripada citra yang dibangun tidak sesuai fakta, kubu AHY meminta mereka bertobat.
"Publik tidak mungkin mudah ditipu dengan pencitraan seperti ini apalagi label Jenderal Santri untuk seorang Moeldoko yang sepak terjangnya terekam kuat dalam memori publik sebagai aktor kunci pembegalan demokrasi terhadap Partai Demokrat yang justru bertentangan dengan sikap kesatria dan keperwiraan," tegas Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani, Sabtu (27/3)
Lantaran itu, Kamhar mengingtakan bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY) pemaaf. AHY akan menerima permohonan maaf Moeldoko atas segala kekeliruannya
"Ketum AHY akan senantiasa membuka pintu maaf meskipun Moeldoko telah melakukan hal yang mengecewakan, jika ia menyadari kekeliruannya," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat KLB Muhammad Rahmad meminta penegak hukum untuk mengusut kembali kasus Hambalang. Pembangunan mega proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor tersebut terbukti dikorupsi dengan anggaran yang menguap senilai Rp2,5 triliun
"Jika kasus Hambalang belum tuntas, masih ada yang mengganjal, masih ada yang patut menjadi tersangka, maka tentu sebaiknya dapat segera dituntaskan agar pembangunan proyek Hambalang itu bisa dilanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi," ujarnya, Sabtu (27/3).
Kasus yang terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono tersebut menurutnya masih menyisakan persoalan hukum sehingga proyek pembangunan tersebut tidak bisa dilanjutkan.
"Kalau masih ada persoalan hukum di Hambalang, maka proyek Hambalang itu tidak bisa dilanjutkan sampai soal hukumnya selesai," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Sekjen Demokrat versi Moeldoko Gugat Demokrat Kubu AHY Rp55 ...
Baca Juga: Marzuki Alie Cabut Gugatan ke AHY, Hakim pun Gembira
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved