Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menyambut baik langkah Marzuki Alie dan kawan-kawan mencabut gugatan pemecatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Kader yang dipecat dinilai sadar telah melakukan kesalahan.
"Semoga mereka juga segera menyadari kekeliruan mereka selama ini yang melakukan GPKPD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat)," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Rabu (24/3).
Dia kembali menegaskan bahwa langkah GPKPD dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) dinilai menyalahi aturan. Terutama Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres Ke-V 2020.
"Kasihan kalau salah terus, mereka bisa mempermalukan diri mereka sendiri terus," ungkap dia.
Terkait pencabulan gugatan, Herzaky menyampaikan bahwa dasar langkah hukum yang diambil lemah. Berdasarkan pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), permasalahan kader harus diselesaikan di internal partai. Adapun jalur penyelesaian perselisihan yang dimaksud melalui mahkamah partai. Bukan mendadak langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.
baca juga: Marzuki Alie Cabut Gugatan ke AHY, Hakim pun Gembira
"Mungkin setelah benaran belajar UU Parpol, mereka akhirnya sadar. Kalau jalan yang mereka tempuh selama ini salah," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Marzuki Alie, mencabut gugatan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pencabutan lantaran keanggotaan Marzuki Alie di Partai Demokrat diklaim telah dipulihkan. (OL-3)
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved