Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi meminta Moeldoko menunjuk juru bicara (jubir) pribadi terkait pemasalahan manuver politiknya dan tidak menyeret Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk terlibat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan politik pribadi.
"KSP itu sebuah lembaga setingkat menteri yang bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Kepresidenan yaitu memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden," kata Sekjen Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanaf dalam keterangan tertulis diterima mediaindonesia.com, Kamis (18/3).
Menurutnya sejumlah pejabat struktural di KSP terlampau jauh dalam menyikapi permasalahan terkait kepentingan politik Moeldoko.
"Akhirnya menguras waktu dan energi yang tidak seharusnya dilakukan. Biarkan saja pak Moeldoko dengan cara beliau sendiri menyelesaikan urusan beliau. Pejabat struktural fokus saja dengan tugas-tugas utamanya," sarannya.
Apalagi Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini lagi ekstra bekerja keras menghadapi berbagai permasalahan bangsa dan negara, terutama pemulihan ekonomi dan penanganan bencana non alam pandemi korona.
baca juga: Relawan Jokowi Minta Presiden Tindak Tegas Moeldoko
"Sebagai relawan tentu kami memiliki kewajiban untuk mengoreksi pejabat Negara yang lebih mengutamakan kepentingan lain di atas kepentingan Negara. Apalagi secara tegas Presiden Jokowi, telah mengingatkan pejabat setingkat menteri tidak menjalankan visi misi lain, selain visi misi Presiden dan Wakil Presiden," ungkap Ridwan.
Atas alasan tersebut, Ridwan Hanaf menyarankan kepada Moeldoko untuk lebih bijaksana, dan lebih baik menunjuk tim jubir pribadi. (OL-3)
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved