Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik 11 jaksa penuntut umum (JPU) baru untuk memperkuat Kedeputian Penindakan. Sebelas jaksa itu dari Kejaksaan Agung yang sebelumnya telah dinyatakan lolos seleksi.
Ketua KPK Firli Bahuri memimpin langsung seremoni pelantikan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/2). Dalam kesempatan itu, Firli menyampaikan harapannya penambahan personel akan membuat kerja bidang penindakan semakin optimal.
"Kita berharap semua memfokuskan pikiran dan tenaga untuk bekerja melakukan pemberantasan korupsi tanpa berhenti. Kita paham bahwa KPK sampai hari ini masih sangat diharapkan untuk bekerja keras melakukan pemberantasan korupsi," kata Firli.
Pelantikan 11 jaksa itu juga berbarengan dengan pelantikan Kepala Bagian Perbendaharaan KPK Mohammad Ibnusoim. Pelantikan itu dilakukan setelah proses mutasi yang bersangkutan dari Kementerian Keuangan.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan selain 11 jaksa, komisi antirasuah juga mendapatkan tambahan delapan penyidik dari Polri. Semuanya telah menjalani proses seleksi hingga wawancara dengan pejabat struktural serta pimpinan KPK. Seleksi dilakukan oleh pihak ketiga yang independen.
Pelantikan delapan penyidik baru akan dilakukan setelah mereka mengikuti pendidikan pembentukan penyidik KPK yang masih digelar.
"Delapan calon penyidik yang bersumber dari kepolisian, pelantikannya akan dilakukan setelah lulus mengikuti pendidikan pembentukan penyidik KPK yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK," ucap Ali. (Dhk/OL-09)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Para finalis Putri Indonesia 2026 mengikuti pembekalan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegasan ini disampaikan Gubernur Andra Soni dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 tingkat Provinsi Banten yang berlangsung di SMAN 1 Kabupaten Tangerang
Peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Arsil dan pegiat antikorupsi Natalia Soebagjo mewakili 10 amici lainnya menyampaikan isi amicus curiae.
Pemkot Bandung telah melibatkan TNI-Polri dalam pendidikan karakter, sehingga pendidikan antikorupsi menjadi target selanjutnya untuk diadopsi menjadi muatan lokal.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi kampanye antikorupsi serentak melalui program pariwara antikorupasi 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved