Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH politisi senior dan pendiri Partai Demokrat kian solid menggugat kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam partai berlambang Mercy tersebut. Politisi Max Sopacua menyebut upaya gugatan tersebut akan dibuat dalam penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menyelamatkan Partai Demokrat.
“Kami, kader Partai Demokrat menggugat untuk mengembalikan dan menegakkan Demokrat menjadi partai modern dan terbuka," ujar Max Sopacua dalam keterangan persnya, Senin malam (22/2)
Max mengatakan saat ini kondisi obyektif Partai Demokrat terbelah menjadi dua, yakni Kubu Dinasti SBY dan Kubu Garis Lurus. Menurutnya, Kubu Dinasti SBY adalah kelompok kader yang ingin mempertahankan kemapanan Partai Demokrat untuk tetap menjadi Partai Dinasti SBY. Sedangkan Kubu Garis Lurus adalah kelompok Kader yang berkehendak menyelamatkan, mengembalikan dan meluruskan garis perjuangan Partai Demokrat sebagaimana cita cita awal pendirinya. Yaitu Partai Demokrat sebagai partai modern dan partai terbuka.
"Itulah landasan kita berjuang, yang ditanamkan oleh Para Pendiri pada sejak awal. Tetapi dalam kepemimpinan SBY sebagai Ketua Umum, Partai Demokrat dikerdilkan menjadi partai keluarga," kata Max Sopacua.
Belakangan, sejumlah tokoh pendiri dan politisi senior Partai Demokrat semakin kuat mendesak penyelenggaraan KLB. Mereka menganggap terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum dalam Kongres partai 2020 lalu sarat dengan kebohongan dan tidak mengikuti tata tertib yang berlaku. (OL-13)
Baca Juga: AHY Tuding Lingkaran Istana Ingin Rebut Partai Demokrat
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved