Waspadai Anggota KPU dari Kalangan Parpol

MASYARAKAT sipil diminta mencermati rencana diikutkannya anggota partai politik dalam keanggotaan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diagendakan dalam revisi UU Pemilu.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengkhawatirkan ketidaknetralan lembaga pemilu apabila diisi anggota dari kalangan parpol. “Lembaga penyelenggara pemilu harusnya independen dan bebas kepentingan parpol,” katanya ketika dihubungi, Selasa.

Pernyataan Titi berkaitan dengan muncul rencana memasukkan anggota parpol dalam lembaga penyelenggara pemilu yang tertulis dalam draft revisi UU Pemilu. Dalam pasal 16 ayat (7) draft per 20 November 2020 RUU tersebut disebutkan ‘Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan Partai Politik secara proporsional berdasarkan hasil Pemilu sebelumnya’.

“Keberadaan Pasal 16 ayat (7) RUU Pemilu ini bisa membuat distorsi terhadap independensi, imparsialitas, dan kemandirian,” jelasnya.

Titi merujuk persyaratan Anggota KPU saat ini sebenarnya tidak sepenuhnya bebas dari unsur parpol di mana KPU sering dipersepsikan tidak netral.

Berdasarkan pengalaman Pemilu Indonesia era reformasi, mulai Pemilu 1999 hingga yang terakhir Pemilu 2019, independensi, imparsialitas, dan kemandirian merupakan faktor krusial dalam mendapatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu.

“Apalagi kalau keanggotaannya memperhatikan keterwakilan partai politik di parlemen. Seolah-olah anggota KPU merupakan reservasi yang merepresentasikan partai politik. Kalau situasinya seperti itu, publik bisa akan sangat sulit untuk mempercayai kualitas pemilihan berjalan dengan berintegritas tanpa intervensi kepentingan parpol,” paparnya.

Baca juga: Polisi Tidak Tahan Pelaku Rasial Terhadap Natalius Pigai

Menurut Titi, sebenarnya DPR dan pemerintah tidak perlu mengubah aturan terkait anggota lembaga penyelenggara pemilu yang saat ini sudah memiliki pakem atau batasan-batasan. Pakem tersebut berupa ketentuan Pasal 22E Ayat (5) UUD RI yang berbunyi "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri."

Selain itu adanya Putusan MK No. 81/PUU-IX/2011 yang mengatur bahwa bagi calon yang pernah menjadi anggota parpol, apabila ingin menjadi anggota KPU, maka sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon.

Dengan adanya dua rujukan konstitusional tersebut, ungkap Titi, model penyelenggara pemilu di Indonesia sudah mengarah ke independen. “Semoga keberadaan pasal tersebut hanya tercecer untuk diselaraskan, dan proses harmonisasi di Baleg bisa mengkoreksi Pasal tersebut sehingga sejalan dengan UUD 1945 dan Putusan MK,” pungkasnya. (OL-4)