Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan menggelar atraksi kebudayaan untuk menghibur masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dalam rangka merayakan HUT Ke-48.
"Pemahaman terhadap kebudayaan nasional sangat kami perhatikan. Karena itulah Badan Kebudayaan Nasional Partai akan menampilkan berbagai atraksi budaya," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, hari ini.
Atraksi budaya tersebut mulai dari wayang kulit, wayang golek, ludruk, lomba pantun dan puisi, hingga mengangkat cerita La Galigo dan stand up komedi. Atraksi budaya tersebut akan ditampilkan dengan cara-cara yang menarik untuk menghibur rakyat di tengah pandemi COVID-19, kata Hasto.
Baca juga: Anies Perintahkan Dinsos Selidiki Gelandangan yang Ditemui Risma
HUT Ke-48 PDI Perjuangan sendiri, lanjut dia, bertema "Indonesia Berkepribadian dalam Kebudayaan" yang sarat dengan kegiatan kebudayaan.
"Kebudayaan tidak hanya membentuk jati diri bangsa. Bangga dengan kebudayaan nasional menjadi landasan rasa percaya diri sebagai pilar jalan berdikari. Melalui pendidikan, bangsa Indonesia bisa mempertajam kecerdasan, menggelorakan semangat, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan," tuturnya.
Namun, dalam perspektif kebudayaan seluruh strategi kebudayaan melalui transformasi peradaban untuk kemajuan Indonesia. Aspek kebudayaan yang juga sangat penting adalah perhatian terhadap lingkungan.
"Gerakan mencintai bumi melalui penghijauan, pembersihan sungai, dan memperbaiki ekosistem lingkungan adalah bagian dari nafas kehidupan bumi pertiwi. Penghijauan ini akan dilakukan serentak," ujarnya.
Oleh karena itu, PDIP mengajak seluruh pemuda pemudi Indonesia, kaum perempuan, tokoh masyarakat, pemerhati lingkungan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat kebudayaan melalui gerakan mencintai bumi.(OL-4)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved