KPK Awasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai

KOMISI Pemberantasan Korupsi ( KPK) memastikan akan terus mengawasi program bantuan sosial (bansos) yang tahun ini penyalurannya berubah bentuk secara tunai. KPK berharap bansos secara tunai bisa meningkatkan efektifitas dan menghindari terjadinya potensi penyimpangan.

"KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektivitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa (5/1).

Ipi mengatakan KPK akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait penyaluran bansos tunai. KPK akan terus memantau program tersebut. Sejauh ini, komisi antirasuah masih mencatat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan bansos yakni akurasi data penerima, transparansi data, dan pemutakhiran data.

KPK mencatat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada masih belum selaras dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data penerima bantuan reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga masih belum merujuk DTKS.

"Hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil (Kemendagri) pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak padan dengan NIK," imbuh Ipi.

Untuk memperbaiki akurasi dan kualitas data penerima bantuan, lanjut Ipi, KPK mendorong pemadanan NIK dan DTKS. KPK juga mendorong agar seluruh data penerima bantuan diintegrasikan melalui satu basis data.

"KPK juga merekomendasikan agar diperbaiki akurasi DTKS, melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data," tukas Ipi. (Dhk/OL-09)