Cegah Dipotek, KPK Minta Bansos Diubah Bentuk Tunai

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai terdapat ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan realisasi bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bahan pokok. Untuk itu, bentuk pemberian program ini harus diubah menjadi uang tunai dan langsung diserahkan kepada penerima manfaat.

"Kami akan melanjutkan koordinasinya bu Risma (Menteri Sosial Tri Rismaharini) mengubah sembako jadi tunai ke PT Pos langsung ke penerimanya. Itu agar pengurangan pengadaan bansos sembako yang saya rasa semua mengetahui bahwa kualitas sembako kemarin sudah komplain dan ada laporan tidak sesuai dengan nilai yang ditetapkan pemerintah," papar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan resmi bertajuk Kinerja KPK 2020 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/12).

Menurut dia, harapannya bansos tunai tidak ada pengurangan dari kualitas maupun target penerima. KPK akan terus mendampingi Kementerian Sosial supaya anggaran yang besar dari APBN dapat dirasakan rakyat.

Sejauh ini, kata dia, KPK belum sempat berdiskusi langsung dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini mengenai pengubahan bansos dari sembako menjadi uang tunai. Tapi dalam waktu dekat KPK akan meminta waktunya untuk menjelaskan rekomendasi yang sudah dibuat mengenai bansos.

"Tapi kami akan komunikasi dengan ibu Risma agar program terdampak covid-19 itu baik dan dipastikan benar-benar sampai ke yang berhak tanpa kurang sedikit pun," pungkasnya. (OL-8)