Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengatakan saat ini pemeriksaan korupsi dana bansos yang dilakukan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) sudah dalam tahap akhir.
Berkaca dari kejadian tersebut maka BPK memperluas cakupan daripada sampling dalam mengaudit anggaran penanganan pandemi Covid-19 milik pemerintah.
"Ada beberapa perusahaan, termasuk tiga perusahaan di dalamnya yang terlibat dalam kasus korupsi dana bansos, sudah masuk dalam samping kami. Nanti akan kami sampaikan hasilnya pada akhir Januari ini sudah siap disajikan kepada publik," ujar Achsanul dalam konferensi pers virtual, Selasa (29/12).
Lebih lanjut dia jelaskan fokus pemeriksaannya lebih kepada kualitas bansos dan distribusinya. BPK mengaudit apakah kualitas isi bansos sesuai dengan yang dijanjikan di dalam aturan yang dikeluarkan oleh kementerian sosial. Mereka juga mengaudit kemana saja distribusi bansos tersebut dan tepat sasaran atau tidak.
"Yang seperti ini menjadi fokus kami ke depan, termasuk juga pemilihan perusahaan yang menjadi rekanan kementerian sosial saat ini," kata Achsanul.
Sebab pemilihan rekanan perusahaan dilakukan tanpa tender. Sehingga siapapun bisa melakukan pekerjaan di kementerian sosial, dengan melihat kapasitas, kemampuan yang dimiliki rekanan apakah sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan.
"Di akhir Januari nanti, Badan Pemeriksa Keuangan akan merilis hasil pemeriksaan korupsi bansos," kata Achsanul.
Tidak hanya kepada bansos. Dia katakan ada sejumlah pemeriksaan terkait penanganan Covid-19 di luar bansos yang menjadi target pemeriksaan BPK. (OL-09)
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Kementerian Sosial menjalankan tiga fokus layanan utama, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
KEMENTERIAN Sosial memastikan pemulangan sekaligus penanganan lanjutan terhadap seorang WNI lanjut usia asal Tanjung Balai, Sumatra Utara, yang sebelumnya terlantar di Taiwan.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Adanya keselarasan momentum antara rencana pengalihan pengelolaan TMPNU dan agenda legislasi yang sedang disusun lembaganya.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved