KPK dan Pemerintah Bangun Sistem Pengaduan Terpadu

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyepakati kerja sama dengan kementerian/lembaga termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) membangun sistem penyampaian pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau whistleblowing system. Langkah ini untuk meningkatkan pencegahan rasuah serta perbaikan tata kelola organisasi pemerintahan.

"Whistleblowing system bisa menjadi alarm atau panggilan untuk kita semua bahwa ada bahaya di sekitar kita, yaitu korupsi," kata Ketua KPK Firli Bahuri usai menandatangani kerja sama whistleblowing system dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan-RB), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sejumlah kementerian lain serta pemda, di Jakarta, Senin (21/12).

Menurut dia, whistleblowing system terintegrasi dengan KPK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan. Semua pihak bisa berkontribusi dalam pencegahan korupsi.

Baca juga : Terima Pempek, Pegawai KPK Dipecat

Ia meminta kerja sama ini harus dilaksanakan secara konsisten oleh semua instansi yang terlibat. Instansi dan lembaga akan mendapat mampu mendeteksi tindak pidana korupsi sejak dini dan memperbaiki titik-titik rawannya.

Menteri Pan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan kerja sama ini bagian dari upaya reformasi birokrasi yang menjadi prioritas pemerintah. Pihaknya sudah melakukan pengawasan terhadap 3.826 kementerian/lembaga dan hanya 360 yang bisa dinyatakan bebas korupsi 360.

"Ini sangat memprihatinkan," ungkap Tjahjo.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sistem whistleblowing system dapat mencegah korupsi di perusahaan-perusahaan plat merah. Langkah ini menyempurnakan 89 BUMN yang memiliki sertifikasi ISO 37001 atau Anti-bribery Management System.

"Sistem yang kita sepakati hari ini adalah salah satu unsur dari bisnis proses yang benar," pungkasnya. (OL-7)