Pencegahan Korupsi Butuh Komitmen Semua Pihak

UPAYA pencegahan korupsi membutuhkan komitmen tinggi dan tekad kuat dari semua elemen bangsa. Pasalnya, pemberantasan korupsi akan berjalan optimal jika seluruh anak bangsa terlibat aktif mencegah praktik rasuah.

“KPK ingin memperkuat komitmen dan kerja sama di antara pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kami akan memperluas keterlibatan masyarakat secara aktif. Termasuk sosialisasi nilainilai antikorupsi untuk meningkatkan pemahaman termasuk gerakan pencegahan korupsi,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Terkait pendekatan pencegahan, lanjut Firli, KPK fokus memperbaiki sistem atau tata kelola untuk menutup celah praktik koruptif. “Sehingga tidak ada peluang dan kesempatan orang melakukan korupsi.”

Terkait pendekatan penindakan, Firli mengemukakan komisi antirasuah tetap melakukan itu secara profesional dan akuntabel.

KPK juga fokus pada pengembalian kerugian negara. Pendekatan penindakan dinilai tetap penting untuk menimbulkan efek jera.

“Kami menjunjung tinggi HAM melalui pemidanaan badan, perampasan harta kekayaan para pelaku korupsi, dan pengembalian kerugian negara. Sehingga, diharapkan timbul rasa takut dan kesadaran terhadap hukum serta tidak akan melakukan korupsi,” ujar Firli.

Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia secara virtual menegaskan banyaknya operasi tangkap tangan atau pengungkapan kasus korupsi bukan parameter bahwa penanganan korupsi berhasil.

Keberhasilan pemberantasan korupsi adalah bagaimana aspek pencegahan dilakukan berkelanjutan sehingga tidak ada lagi praktik korupsi di Tanah Air.

“Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, melainkan bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar korupsi tidak sampai terjadi lagi,” ungkap Jokowi.

Oleh karena itu, KPK membutuhkan banyak dukungan baik dari pengawas internal di berbagai institusi pemerintahan maupun pengawas eksternal yang melibatkan lembaga di luar pemerintah serta partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah.

“Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan pencegahan korupsi,” tutur Kepala Negara.

Presiden berharap dengan langkah sistematis dari hulu ke hilir, pemberantasan korupsi lebih efektif sehingga menimbulkan multiplier effect yang mendukung pengentasan rakyat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran. (Dhk/Pra/X-3)