Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan menangani kasus rasuah di Indonesia tidaklah mudah. Dalam beberapa kasus bahkan ada 'godaan' dan 'serangan' dari pelaku korupsi.
"Mulai dari percobaan suap, intimidasi, serangan (fisik) terbuka atau ancaman atas keselamatan jiwa dan raga yang ditujukan bukan hanya kepada kami, tetapi juga keluarga di rumah, ketika kami menjalankan tugas sebagai abdi negara, pemberantas korupsi di Indonesia," kata Firli di Jakarta, Kamis (10/12).
Firli mengatakan serangan itu ditujukan agar KPK berhenti menangani kasus.
Baca juga: Ketua KPK Bantah Keluarkan Sprindik terhadap Erick Thohir
Namun, konsistensi tim KPK dalam menangani kasus bisa selalu bisa menang dari cobaan dan godaan itu.
"Segala bentuk risiko tersebut menjadi konsekuensi yang harus kami hadapi. Insyallah, segenap insan di KPK siap menerima dan ikhlas menjalaninya karena kami yakin tugas dan kewajiban ini adalah ibadah yang menjadi bekal di akhirat kelak," tutur Firli.
Firli juga menyebut penanganan korupsi di Indonesia sulit karena kebiasaan masyarakat. Di beberapa kalangan tertentu, korupsi dinilai hal wajar untuk menjalankan suatu pekerjaan.
"Sungguh tugas yang tidak mudah, penuh tantangan dan risiko mengingat tidak sedikit yang masih memandang korupsi adalah hal biasa bahkan menganggapnya sebagai kultur masyarakat Indonesia karena terjadi sejak lama di setiap tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara," ujar Firli.
KPK tidak akan menganulir alasan apapun untuk tindak pidana korupsi. Siapa pun akan ditangkap jika berani melakukan korupsi di Indonesia. (OL-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved