Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menilai korupsi merupakan musuh utama dalam pelaksanaan hak asasi manusia (HAM). Menurut dia, melakukan tindak pidana korupsi sama dengan melanggar HAM.
"Kami (KPK) menilai korupsi adalah musuh utama dan terbesar bagi pelaksanaan HAM di republik ini. Hal itu karena korupsi memiliki kaitan erat dengan tindakan pelanggaran HAM," kata Firli di Jakarta, Kamis (10/12).
Menurut Firli, korupsi tidak hanya merugikan keuangan yang berefek pada perekonomian negara. Namun, lanjutnya, korupsi merupakan tindak pidana yang langsung mengambil hak rakyat.
Baca juga: KPK Pelajari Putusan Banding Wahyu Setiawan
"Tindak pidana korupsi jelas telah merampas hak dasar rakyat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya karena anggaran program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah dan bersumber dari pajak yang disetorkan rakyat, untuk dapat kembali dinikmati rakyat, tidak dapat berjalan dengan baik bahkan tidak sedikit yang terhenti setelah anggarannya dikorupsi," ujar Firli.
Atas dasar itulah KPK akan terus memberantas kasus rasuah di Indonesia.
Peringatan Hari HAM Internasional yang berlangsung hari ini diharap bisa membakar semangat KPK untuk menghapuskan sikap koruptif di Indonesia.
"Di sinilah, kami (KPK) hadir sebagai penyelenggara negara, untuk memberantas korupsi yang telah berurat akar dan menjadi laten di negeri ini," tegas Firli.
Firli menegaskan lembaganya tidak takut dengan pejabat manapun yang berani melakukan korupsi. KPK, tegasnya, akan 'menggigit' siapa pun yang berani korupsi tanpa pandang bulu.
"Tidak ada rasa gentar apalagi keinginan untuk mundur dalam perang melawan korupsi, musuh utama HAM, terlebih lagi melihat besarnya dukungan dan derasnya doa dari segenap rakyat Indonesia kepada kami (KPK), semakin menggelorakan api semangat pemberantasan korupsi, untuk membakar dan mematikan jantung beserta akar korupsi yang telah lama menggurita di Bumi Pertiwi," pungkas Firli. (OL-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Secara lirik, Adu Domba dari Methosa berfungsi sebagai dokumentasi ingatan publik atas serangkaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Kekerasan yang dialami perempuan tidak terbatas pada kekerasan fisik, melainkan juga melalui upaya pembungkaman suara publik.
Direktur Senior Amnesty International untuk Riset, Advokasi, Kebijakan, dan Kampanye, Erika Guevara-Rosas mengecam keras pola penindakan yang dinilai sistemik tersebut.
Meskipun HAM adalah hak dasar manusia, dalam praktiknya sering terjadi penindasan dan pelanggaran, yang mengakibatkan banyak korban jiwa.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, menjadi landasan utama dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi pada 1948 memberikan standar global untuk perlindungan hak-hak ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved