Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BERHASILNYA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat para koruptor dari kalangan pejabat elite tak terlepas dari dinamika yang terjadi di internal lembaga itu. Banyak variabel yang menentukan untuk mengeksekusi temuan kasus tersebut.
"Saya melihat ada pengaruh dari bagaimana cara pandang penyidik kemudian sebagian pimpinan terhadap OTT dan penindakan itu," kata Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Mardil dalam diskusi virtual bertajuk Evaluasi dan Prospek Hukum dan Demokrasi: Mungkinkah KPK Hidup Kembali, Minggu (29/11).
Oce menilai, ada perbedaan pendapat di level pimpinan ketika penindakan KPK dilakukan. Tetapi dinamika yang terjadi di internal, arah penindakan tampak mulai terlihat di samping pencegahan dengan bergulirnya operasi tangkap tangan (OTT).
Di samping itu faktor tim penyidik juga tak bisa dikesampingkan. Oce meyakini banyak penyidik senior KPK lebih punya peran dalam mengungkap kasus besar.
Baca juga : Penangkapan Edhy Prabowo Bukti Revisi UU Tak Bikin KPK Melempem
Contohnya Novel Baswedan yang menjadi tim penyidik mengungkap kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
"Penyidik lama yang sepertinya punya peran yang juga sangat signifikan dalam menentukan arah penindakan KPK ke depan," ujar Oce.
KPK dalam sepekan terakhir menangkap dua terduga korupsi di level pejabat kementerian dan kepala daerah. Keduanya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.
Edhy Prabowo terjerat kasus dugaan korupsi terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Kemudian Ajay diduga terlibat dugaan korupsi berupa penerimaan dan atau hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi tahun anggaran (OL-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved