Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Giri Ahmad Taufik menilai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bukti bahwa komitmen dan integritas anggotanya tidak sepenuhnya berhasil dilemahkan oleh struktur dan undang-undang baru yang cenderung melemahkan KPK.
“Memang beberapa kekuatan progresif di KPK belum sepenuhnya berhasil dilemahkan oleh struktur dan UU yang baru tentu saja beberapa didukung oleh komisioner yang masih punya komitmen memberantas korupsi,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (28/11)
Baca juga: Jokowi Timang Pengganti Edhy Prabowo dari Partai dan Profesional
Dalam kinerjanya Giri menilai KPK harus bisa menuntaskan kasus yang menjerat politisi PDI Perjuangan Hasto Kristyanto dan Harun Masiku. Meski dinilai komitmen memberantas korupsi cukup baik, KPK juga dianggap masih kedodoran dalam menangani kasus yang belum jelas titik terangnya.
“Dilihat dari kasus Hasto dan Harun Masiku keliatan mereka kedodoran. Jadi memang mungkin ada faktor sejauh mana masih ada kekuatan progresif dan ada komisioner juga memiliki komitmen” tandasnya.
Dia juga menambahkan terlalu dini jika OTT yang dilakukan dalam waktu sepekan serta memenjarakan menteri dan kepala daerah sebagai upaya memperbaiki kepercayaan publik.
“Jadi masih terlalu early buat berkesimpulan KPK menunjukan performancenya walau pun kita perlu mengapresiasi,” pungkasnya. (OL-6)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved