Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLRI menepis pernyataan mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte yang menyeret Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Dalih Polri, itu tidak ada fakta hukumnya.
Napoleon bersaksi di sidang perkara dugaan suap terkait pengurusan penghapusan nama Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) dari daftar red notice Polri. Napoleon Bonaparte bersaksi untuk terdakwa Tommy Sumardi.
"Fakta-fakta hukumnya tidak ada (pernyataan Napoleon soal Kabareskrim dan Azis)," papar Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/11). Awi menyebut Napoleon tak menyebutkan isu tersebut ketika diperiksa oleh penyidik sebagai tersangka.
"Terkait isu yang dilemparkan oleh terdakwa NB sudah kami sampaikan jauh-jauh hari bahwa tidak ada di BAP. Sama pengacaranya tersangka TS sudah dijawab juga kan? Sudah dijawab juga," ungkapnya.
Sebelumnya, Napoleon menceritakan pertemuannya dengan pengusaha Tommy Sumardi pada April 2020. Napoleon mengaku bahwa Tommy mendatangi ruangannya didampingi dengan Kabiro Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.
Dibeberkan Napoleon, Tommy Sumardi sempat meminta Prasetijo untuk keluar ruangan. Alhasil, Tommy menceritakan soal status red notice Djoko Tjandra kepada Napoleon.
"Pada saat itu terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan untuk minta bantuan mengecek status red notice Joko Tjandra. Lalu saya bertanya kepada terdakwa, 'Saudara ini siapanya joko Tjandra? Lawyer-nya? Bukan. Keluarga? Bukan. Saudara apanya Joko?' 'Saya temannya,' jawab terdakwa," ucap Napoleon di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (24/11).
Napoleon awalnya heran dengan sosok Tommy Sumardi lantaran bisa mengajak Prasetijo Utomo yang berpangkat Brigjen untuk menemui Napoleon. Tak hanya itu, Napoleon menuturkan bahwa Tommy menyeret-nyeret nama Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.
Bahkan, kata Napoleon, Tommy menawarkan diri untuk menelepon Kabareskrim. "Lalu dia bercerita, terdakwa yang mengatakan, ini bukan bahasa saya, tapi bahasa terdakwa pada saya, menceritakan kedekatan beliau, bahwa ke tempat saya ini sudah atas restu Kabareskrim polri. 'Apa perlu telepon?' Saya bilang tidak usah," papar Napoleon. (OL-14)
Kejaksaan Agung akan terus mengawal proses pengajuan kasasi yang akan diajukan terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.
KEJAKSAAN Agung memeriksa dua tersangka dan satu saksi dalam kasus korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas PT Antam tahun 2010-2022.
ICW ingatkan pansel capim kpk tidak mengistimewakan mereka yang mendaftar berlatar belakang penegak hukum.
Kejaksaan Agung menilai hakim PN Surabaya tidak melihat kasus pembunuhan Dini Sera oleh Ronald Tannur secara holistik.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyoroti vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur, anak eks anggota DPR Edward Tannur atas dakwaan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti, 29.
AKTOR utama korupsi timah masih belum tersentuh oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
Berdasarkan sidang KKEP, Irjen Napoleon Bonaparte dikenakan saksi administrasi berupa mutasi bersifat demoasi selama tiga tahun, empat bulan.
KEJENUHAN bisa menimpa siapa saja, mulai dari pekerja kantoran hingga vice president. Biasanya, istirahat atau liburan menjadi solusi bagi sebagian orang.
Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung mengembalikan vonis Joko Soegiarto Tjandra menjadi 4,5 tahun penjara dalam perkara pemberian suap kepada aparat penegak hukum dan pemufakatan jahat.
Terhadap putusan dua perkara lain, pemalsuan surat dengan vonis dua tahun enam bulan dan suap dengan vonis tiga tahun enam bulan belum masuk kategori remisi.
Laporan itu diajukan kuasa hukum Napoleon Bonaparte, yang menilai tiga hakim PN Jakarta Pusat telah melakukan manipulasi data dalam pertimbangannya.
Zaenur menilai langkah yang dilakukan Kejaksaan tersebut memperlihatkan adanya perlakuan berbeda terhadap Pinangki Sirna Malasari,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved