Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong kepala daerah berinovasi dan meningkatkan kesadaran dalam mengantisipasi bencana banjir, longsor, hingga krisis pangan. Pimpinan daerah mesti menggunakan APBD secara efektif, terarah, dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Silakan APBD diperuntukkan bagi masyarakat, sepajang target dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” terang Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Arsan Latif pada acara workshop virtual dengan tema Gerakan menanam dan politik anggaran: kebijakan terobosan investasi, kemarin.
Menurutnya, pemimpin daerah harus bisa melihat apa kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Karena itu, kadang kepala daerah harus berimprovisasi dengan kebijakan pusat bila tidak selasar.
Dengan begitu, APBD harus diarahkan untuk masyarakat sebab daerah harus banyak program. Pihaknya terinspirasi dengan Surabaya yang banyak mengembangkan program kesejahteraan masyarakat sehingga akhirnya hadir Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Dengan PP ini mengembalikan ruhnya, keuangan daerah itu kepada pemerintah daerah. Uang itu digunakan untuk masyarakat dan terpogram. Kalau tidak terprogram, bisa dikeluarkan dalam keadaan darurat,” jelasnya.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendorong kepala daerah melakukan banyak karya bagi daerahnya. Terlebih banyak pihak yang memprediksi potensi krisis pangan akibat pandemi covid-19 sehingga harus diantisipasi dengan mendorong pertanian. “Politik bukan sekadar berbicara kekuasaan, tetapi bagaimana praktik-praktik kehidupan politik itu,” tegas dia.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan Tri Rismaharini membenarkan dengan adanya pandemi covid-19, banyak negara yang menahan ekspor hasil makanannya, termasuk ke Indonesia. Karena itu, berdikari dalam urusan pangan sudah harus menjadi pilihan.
Risma menjelaskan, selama menjadi Wali Kota Surabaya, ia sudah menerapkan apa yang disebutnya urban farming yang mengajarkan masyarakat untuk membuat kelompok tani dan menggembangkan pertanian, mengingat lahan di kota tersebut tak banyak. “Kita enggak pernah membayangkan mereka menanam padi dengan cara hidroponik. Ini seluruh lahan di Surabaya kita tanami.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pun juga mendorong seluruh kepala daerah menggalakkan penanaman pohon. Gerakan ini diharapkan berdampak besar terhadap kelestarian alam.
“Ibu Megawati memberikan perhatian terhadap alam dan tanaman. Melalui gerakan menanam pohon kepada para kepala daerah yang berasal dari PDIP diharapkan memberikan kontribusi untuk menjaga kelestarian alam,” imbuh Hasto. (Cah/P-1)
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Dalam gelaran ini juga dipamerkan hewan sumber daya genetik asli Jawa Barat yaitu Domba Garut, Sapi Pasundan, dan Ayam Sentul.
WAKIL Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas impor bagi perusahaan pertanian.
Kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Cianjur selalu terpenuhi setiap tahun
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved