Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Legislasi DPR RI memastikan akan menyerahkan naskah final Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ke presiden besok. Hal tersebut mengingat batas waktu maksimal 7 hari pasca DPR mengesahkan RUU Ciptaker melalui Sidang Paripurna.
"Iya besok akan diserahkan ke presiden," ungkap Wakil Ketua Baleg dari Fraksi NasDem Willy Aditya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/10).
Ketentuan batas waktu maksimal penyerahan naskah RUU yang sudah disahkan ke pemerintah diatur dalam pasal 164 Tata Tertib DPR yang mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat ini DPR masih melakukan perbaikan redaksional RUU Ciptaker sebelum diserahkan ke presiden. Ketika sudah diserahkan ke presiden, Sufmi menyebut bahwa naskah RUU tersebut dapat dijadikan patokan bagi masyarakat dalam memahami RUU Ciptaker.
Baca juga : Draf RUU Cipta Kerja yang Beredar belum Final
"Kita nanti akan akan minta itu di upload ke website DPR. Sehingga publik bisa mengakses naskah yang asli. DPR transparan. Ngapain kita ga buka ke publik. Ini kan UU nya masyarakat," ujarnya.
Keberadaan naskah final RUU Ciptaker menjadi perbincangan di publik. Pasalnya, enam hari sejak disahkan oleh DPR melalui Sidang Paripurna, hingga saat ini belum ada satupun naskah RUU Ciptaker yang beredar di publik yang bisa diyakini kebenarannya.
Bahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi menyebut, naskah RUU Ciptaker yang sudah terlanjur beredar ke masyarakat bukanlah naskah final.
"Bukan (draf final), apalagi versinya beda-beda," kata Baidowi. (OL-2)
WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) segera dimulai oleh parlemen.
Di dalam negeri, undang-undang ini akan menjadi payung pengakuan dan perlindungan terhadap profesi yang selama ini dipandang miring dan kerap terjerat dalam logika subordinasi.
DUA puluh dua tahun ialah waktu yang terlalu panjang untuk sekadar mengakui seseorang sebagai pekerja.
Terdapat 12 ketentuan yang diatur dalam RUU PPRT antara lain perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga meliputi perlindungan hak dan kewajiban, hingga jaminan sosial dan kesehatan.
Pengesahan RUU PPRT bukan sekadar menjalankan kewajiban konstitusional, melainkan sebuah panggilan moral untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
LIMA rancangan undang-undang (RUU) resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. simak daftarnya
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved