Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Ketua MPR Amien Rais baru saja menyatakan terbentuknya sebuah partai baru yaitu Partai Ummat. Melalui siaran di Youtube Channel Amien Rais Official, Mantan Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyampaikan mukadimah terbentuknya partai yang disebutnya memegang teguh pancasila, UUD 1945, dan semua aturan demokrasi universal.
“Mukaddimah Partai Ummat. Kitab Suci Alquran mendorong umat berimat agar dalam mengarungi kehidupan di dunia mereka senantiasa melaksanakan dua perintah Allah SWT secara serentak. Pertama melakukan Al Amru bil ma’ruf dan An Nahyu Anil mungkar. Jadi memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan, lalu kedua menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman,” kata Amien.
Dijelaskan Amien, jika prinsip pertama (Al Amru bil ma’ruf ) bergerak pada tataran personal (level mikro) maka yang kedua (An Nahyu Anil mungkar) bergerak pada tataran nasional (level makro) dan berkaitan erat dengan kekuasaan.
Dijelaskannya, bahwa dalam sejarah manusia, diperlihatkan bahwa hanya Negara yang mampu melakukan kezaliman kolosan tetapi sebaliknya pula hanya negara yang dapat menegakan kedilan secara merata.
“Dengan memiliki sarana dan aparat yang lengkap dan kekuasaan yang peling besar, negara dapat melancarkan kezaiman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial bahkan kezaliman kemanusiaan. Namun hanya Negara pula yang dapat menegakkan keadilan bagi semua rakyatnya,” tukas Amien.
Mantan Ketua PP Muhammadiyah tersebut juga menegaskan bahwa dalam situasi tersebut segelongan manusia harus berikhtiar, untuk menegakan keadilan sekaligus melawan kezailam secara sistematik lewat perjuangan politik.
“Partai Ummat insyaaah akan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan kedilan. Partai Ummat akan berjuang memegang teguh pancasila, UUD 1945 dan semua aturan demokrasi universal,” tutup Amien.(OL-4)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved