Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI I DPR RI menuntaskan rapat kerja tentang penjelasan nota keuangan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019 serta tindak lanjut temuan I dan temuan II Badan Pemeriksa Keuangan RI 2019.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan Komisi I DPR RI mengapresiasi atas pencapaian realisasi anggaran para mitra kerja Komisi I DPR RI yang digunakan kementerian/ lembaga tersebut pada tahun anggaran 2019.
Kharis juga menyadari bahwa masih ada sejumlah anggota Komisi I DPR RI yang menyarankan pendalaman tentang penjelasan laporan pertanggungjawaban Kementerian Pertahanan terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI.
Karena itu, Kharis menyarankan para anggota yang ingin pendalaman tentang hal itu dapat melakukannya dalam panitia kerja kesejahteraan prajurit yang dibentuk Komisi I DPR RI.
Awalnya, anggota Komisi I Fraksi PKS Sukamta bicara soal kesejahteraan prajurit TNI. Sukamta menyoroti uang makan dan gaji yang diterima prajurit TNI.
“Saya cuma ini saja Pak Wamenhan, ini karena dua Pak Menhan dan Pak Wamenhan ini relatif baru, ya, ini kesempatan yang sangat bagus Pak, tadi datanya sudah disampaikan. Walaupun ada gaji pokok, saya kira uang lauk-pauk, uang segala macam, kesejahteraan, tinggalan keluarga, Rp40 ribu sehari, saya kira sehari makan masih tiga kali ya TNI ya, artinya bukan makan siang saja gitu lo,” kata Sukamta.
Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono pun mengaku menangis terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI. Sakti mengaku menangis ketika masuk Kemenhan dan mengetahui soal kesejahteraan prajurit TNI. “Karena ini rapat terbuka, saya tentu enggak bisa menjawab dengan secara terbuka karena nanti menyangkut hal-hal yang sifatnya sensitif. Tapi saya setuju, saya pun menangis, Pak, sama seperti Bapak, begitu saya masuk ditugaskan Pak Presiden membantu Pak Prabowo,” ujarnya. (Sri/Ant/P-1)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kemenhan dan Panglima TNI. Salah satu pembahasannya yakni soal usulan penambahan uang operasional prajurit TNI khususnya di Papua.
Peserta rapat menyatakan setuju kegiatan tersebut digelar tertutup.
Prabowo mengatakan Indonesia prihatin terhadap krisis yang saat ini masih terjadi, terlebih melihat jumlah korban yang terus bertambah setiap harinya.
Menhan Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan AS dalam kerja sama untuk memodernisasi peralatan pertahanan Indonesia untuk memenuhi kekuatan TNI.
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
KEMENTERIAN Pertahanan (Kemenhan) memaparkan jurus menangani konflik di Papua. Hal itu dilakukan melalui dua pendekatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved