Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Bupati Blora Djoko Nugroho sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) pada 2007 hingga 2017. Djoko dikonfirmasi soal uang yang mengalir dari PT DI.
"Penyidik mendalami keterangan terkait adanya pengetahuan saksi perihal dugaan penerimaan uang sebagai kickback dari PT DI kepada pihak-pihak end user atau pemilik proyek pekerjaan pengadaan barang di kementerian atau lembaga terkait," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakanKPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (6/8).
Ali mengatakan, Kepala Seksi Sarana Prasarana Basarnas Suhardi yang juga diperiksa sebagai saksi dikonfirmasi dengan materi pemeriksaan serupa. Sedangkan saksi Komisaris PT Quartagraha Adikarsa Susinto Entong mangkir dari panggilan penyidik.
Baca juga : KPK, Kejaksaan, dan Polisi, belum Maksimal Gunakan TPPU
"Yang bersangkutan (Susinto) mengirimkan surat pemeriksaan dijadwalkan ulang," ujar Ali.
Ketiga saksi diperiksa untuk tersangka mantan Direktur Utama PT DI Budi Santoso. Penyidik masih mendalami perkara rasuah ini melalui keterangan sejumlah saksi.
KPK menetapkan Budi Santoso dan mantan Direktur Niaga PT DI Irzal Rinaldi Zailani sebagai tersangka. Keduanya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia pada 2007-2017 .
Keduanya dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. (OL-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved