KPK Diminta Tindaklanjuti laporan Korupsi KMP Marsela

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menindaklanjuti laporan mengenai dugaan korupsi anggaran operasional Kapal Motor Penumpang (KMP) Marsela. Dugaan korupsi itu sudah dilaporkan kepada lembaga anti rasuah oleh Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya (GPP-MBD).

"Ya, permintaan hendaknya ditindaklanjuti segera oleh KPK supaya kasusnya terang benderang," ujar Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman kepada wartawan, Jumat (30/7).

Dia mengatakan pengusutan perlu dilakukan segera agar ada kepastian bagi masyarakat Maluku Barat Daya (MBD). Pasalnya, kasus korupsi itu disebut-sebut melibatkan Bupati MBD Benyamin Thomas Noach.

"Dengan begitu masyarakat, khususnya masyarakat MBD, percaya bahwa penegakan hukum berjalan tak pandang bulu," ungkapnya.

Ia pun meminta KPK segera bertindak jika memang anggaran operasional KMP Marsela dikorupsi.

"Dengan menuntut pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dengan hukuman yang maksimal," pungkas Jajang Nurjaman.

Diketahui, Ketua Pusat GPP MBD Nus Termas telah melaporkan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran KMP Marsela ke KPK pada Agustus 2019. Dalam laporannya Nus menyerahkan sejumlah bukti antara lain bukti transfer Rp2 miliar ke rekening pribadi Benyamin Noach.

Kasus dugaan korupsi KMP Marsela juga sudah dilaporkan ke Kejati Maluku tahun 2018. Namun hingga saat ini penanganan kasus baru naik ke tahap penyidikan dan belum ada satu orang pun yang ditetapkan tersangka.

"Kami menyayangkan kenapa kasus yang ditangani Kejati Maluku ini stagnan padahal laporan dikuatkan dengan banyak bukti," kata Ketua Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Junisab Akbar.

Junisab mengatakan pengakuan mantan anggota DPRD MBD Kim David Markus soal upaya suap untuk menutup kasus korupsi KMP Maresela menjawab ketidakjelasan proses hukum oleh Kejati Maluku. Kim mengaku menerima tawaran untuk menutup kasus korupsi anggaran operasional KMP Marsela.

Untuk membuka jalur dan memuluskan upaya itu, kata Kim kepada media, mengaku telah menerima Rp 500 juta dari mantan wakil walikota Ambom Sam Latuconsina. Uang tersebut merupakan pemberian tahap pertama dari tiga tahap yang djanjikan.

Kim menyebut suap dilakukan Sam Latuconsina bersama Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach. Atas pengakuannya itu, Kim menyatakan siap dipenjara dengan pasal turut serta.

"Pengakuan (Kim) itu bisa menjadi bukti awal dan karenanya perlu dibongkar oleh penegak hukum," demikian kata Junisab Akbar yang juga mantan anggota Komisi Hukum DPR RI. (OL-13)