Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo bertemu pimpinan MPR di Istana Negara, Bogor, kemarin. Dia menyinggung wacana reshuffle atau perombakan kabinet. “Secara implisit Bapak Presiden mengatakan ingin kabinet bekerja maksimal. Silakan diartikan,” kata Wakil Ketua MPR Syarief Hasan.
Menurut dia, reshuffle kabinet merupakan kewenangan Jokowi dan akan disampaikan Kepala Negara. Syarief menyebut Jokowi masih melihat perkembangan kinerja menterinya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengamini pernyataan Syarief. Pria yang karib disapa Bamsoet itu menyebut Jokowi tidak memberikan tanda secara langsung.
“Tidak tahu apakah reshuffle atau tidak,” kata Bamsoet. Selain Bamsoet dan Syarief, pimpinan MPR lain turut hadir, yakni Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, Ahmad Muzani, dan Zulkifli Hasan.
Jokowi sempat mengancam bakal merombak para pembantunya bila tak bekerja maksimal. Kemarahannya ia tumpahkan saat Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020.
Kepala Negara menyoroti laporan belanja di kementeriankementerian yang masih biasa saja. Jokowi menegaskan segala usaha harus dilakukan demi menyelamatkan 267 juta masyarakat Indonesia. Dia mengancam bakal mengambil tindakan keras bila tak ada perubahan.
“Bisa saja membubarkan lembaga negara, bisa ada reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat Perppu yang lebih penting lagi,” tegas Jokowi.
Wacana reshuffle kabinet ini ibarat buah simalakama. Jokowi dinilai bisa terimpit hasil yang serbasalah.
“Apakah reshuffle menjadi solusi perbaikan? Jawabannya antara ya dan tidak,” kata Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LPE3S) Wijayanto dalam diskusi virtual, Senin (6/7).
Menurut dia, perombakan bakal berbuah manis jika menteri pengganti adalah pilihan Jokowi. Sebaliknya, pemerintahan tidak akan membaik jika ada titipan dari elite politik di sekitarnya.
Wijayanto menyebut Jokowi harus berani bersikap sebagai nakhoda Kabinet Indonesia Maju. Kepala Negara perlu mengarahkan jajarannya agar betul-betul bekerja sesuai arahannya. *“Kalau merasa menteri tidak bisa kerja, tidak perlu ribut, langsung ganti orang untuk mengeksekusi visi dan misi Presiden,” ujar dia.
Di sisi lain, Wijayanto mengkritisi pemerintah yang dianggap belum maksimal menangani pandemi virus korona (covid-19). Dia menilai masih ada menteri yang bekerja sendirisendiri.
“Berapa kali kita lihat pernyataan Presiden justru dibantah menteri atau juru bicaranya,” tutur Wijayanto.
Sementara itu, gertakan isu reshuffle bisa melahirkan masalah baru. Masyarakat dikhawatirkan melihat sosok Jokowi yang tidak konsisten. (Dhk/Pro/Uta/Che/P-1)
Presiden memilih tidak menanggapi isu yang entah darimana asal muasalnya.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
MENTERI ESDM Arifin Tasrif tidak mengelak, tetapi juga tidak mengaminkan ketika menanggapi isu reshuffle menteri.
MENTERI ESDM Arifin Tasrif dikabarkan akan lengser dari kursi jabatannya. Arifin akan digantikan Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi/ Kepala BKPM.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menyebut akan ada perombakan atau reshuffle Menteri di Kabinet Indonesia Maju di IKN
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved