Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi oleh pejabat di perusahaan pelat merah. Erick mengaku menemukan 53 kasus rasuah di BUMN.
“Sebaiknya Pak Erick enggak cuap-cuap saja. Beliau kan tahu alamat kantor KPK, malahan tercatat sudah dua kali berkunjung ke kantor KPK,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Jakarta, kemarin.
Nawawi mengatakan pengungkapan dugaan korupsi di tubuh BUMN bukan pertama kali disuarakan. Erick pernah menyebut ada mafi a alat kesehatan (alkes) yang membuat penanganan virus korona (covid-19) di Indonesia terhambat.
Namun, tidak menutup kemungkinan KPK akan jemput bola meminta data dugaan rasuah kepada Erick sekaligus memulai penyelidikan bila ada kebenaran dari informasi yang disampaikan. *“Saya jadi tertarik ‘meminta’ data tersebut dari beliau, mungkin luput dari pantauan dan monitoring KPK,” ujar Nawawi.
Sebelumnya, Erick Thohir menyebut bakal mengganti sejumlah direksi untuk membenahi kinerja BUMN. Apalagi, banyak perusahaan pelat merah tersandung kasus korupsi lantaran fungsi BUMN tidak optimal.

“Karena garis merahnya tidak jelas, akhirnya para direksi mencampuradukkan antara penugasan dan bisnis yang benar. Karena itu, terjadi banyak kasus korupsi. Beberapa tahun ini saja sudah ada 53 kasus korupsi di BUMN,” kata Erick dalam sebuah diskusi webinar, Kamis (2/7) malam.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan publik bisa menggunakan aplikasi Jaga untuk melapor dugaan korupsi atau pencegahan penyelewengan. Kanal pelaporan yang diluncurkan pada Desember 2016 itu memuat informasi tentang implementasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), laporan gratifikasi, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan berbagai informasi serta data yang berkaitan dengan enam sektor pelayanan publik.
“Tidak hanya memperoleh informasi, masyarakat juga dapat bertukar pikiran dan informasi melalui fitur diskusi,” kata Ipi. (Medcom/P-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved