Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi untuk penyidikan kasus korupsi PT Dirgantara Indonesia (DI). Dua saksi memenuhi panggilan ke Gedung Merah Putih, sedangkan dua lainnya akan diperiksa di Bandung.
"Saksi yang hadir Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rizky Ferianto dan mantan Deputi National Defence dan Hightech Industries Kementerian BUMN Fajar Hari Sampurno," jelas Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan resmi, Senin (15/6).
Menurut dia, keduanya diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus suap kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT DI sejak 2007 hingga 2017. Keterangan dari saksi untuk melengkapi penyidikan dengan tersangka mantan Asisten Direktur Utama PT DI bidang Bisnis Pemerintah, Irzal Rizaldi Zailani (IRZ).
"Dua saksi IRZ tindak pidan korupsi suap kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT DI Indonesia tahun 2007 hingga 2017 pemeriksaan akan dilakukan di Bandung yakni Neny Sutaeni (Guru) dan Hamzah Baswani (Karyawan Swasta)," pungkasnya.
Diketahui, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan Irzal Rizaldi sebagai tersangka. Keduanya diduga telah melakukan korupsi di PT Dirgantara Indonesia yang merugikan negara senilai sekitar Rp 330 miliar. (OL-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved