Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menegaskan surat keputusan (SK) terkait dengan kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2025 sudah ditandatangani Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) sejak bulan lalu.
“SK ini sebenarnya sudah selesai, malah sejak bulan lalu selesainya. Makanya aneh jika ada yang mempersoalkan,” ucap Jansen.
Menurutnya, SK tersebut sudah disahkan Kemenkum dan HAM dengan SK Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020. “Pada tanggal 18 Mei 2020 kemarin pengurus DPP Demokrat periode 2020-2025 secara resmi sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan SK Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020,” jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah politikus senior Partai Demokrat melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Salah satu politikus senior Partai Demokrat yang melakukan pertemuan tersebut ialah Subur Sembiring. Pertemuan tersebut membahas belum disahkannya kepengurusan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh Kemenkum dan HAM. Kemudian, ia meminta pandangan Luhut mengenai nasib Partai Demokrat ke depannya.
Bukan kali ini saja Subur dkk berupaya memunculkan perbedaan pendapat di Partai Demokrat. Pada 2 Juli 2019, sekelompok kader yang menamai diri Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat juga mendesak kongres luar biasa untuk menggantikan SBY.
Terkait dengan komentar itu, FKPD mengklarifikasi pernyataan Subur yang berbicara mengatasnamakan FKPD Partai Demokrat.
“Dari semua sepak terjang yang dilakukan saudara Subur Sembiring tentunya ini tidak benar mengatasnamakan FKPD Partai Demokrat karena FKPD terdiri atas dewan pembina, dewan penasihat, dewan pertimbangan, dewan kehormatan, dan pengurus harian, artinya tentu saudara Subur Sembiring tidak seorang diri,” ucap Sekretaris Jenderal FKPD Partai Demokrat Akbar Yahya Yogerasi.
Ia pun mejelaskan ihwal status Subur Sembiring di dalam FKPD Partai Demokrat. “Bahwa FKPD Partai Demokrat didirikan pendiri utama Partai Demokrat Bapak (almarhum) Ventje Marthin Rumangkang dengan tujuan memberikan masukan kepada Partai Demokrat.” (Rif/P-1)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved