Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akan mengumumkan tersangka dalam kasus korupsi di PT Dirgantara Indonesia setelah bukti yang ditemukan cukup dan dilakukan penahanan. Lembaga Antikorupsi itu memilih tutup mulut rapat-rapat saat ini.
"Kami pimpinan bekerja dan kalau sudah cukup bukti dan tersangka ditemukan baru kita umumkan. Pimpinan menyepakati seperti itu," kata Firli Bahuri di Jakarta, Senin (8/6).
Firli meminta masyarakat memberi ruang bagi KPK untuk menelisik dugaan rasuah itu terlebih dahulu. Dia meminta masyarakat bersabar.
"Tim masih bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga perkara jadi terang," ujar Firli.
Baca juga: Mantan Direktur PT DI Diperiksa KPK
Pembeberan publik dijanjikan secara terbuka. Seluruh informasi mengenai dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia akan dipaparkan secara gamblang.
"Semuanya kita sampaikan ke media pada saatnya," tutur Firli.
Sebelumnya, KPK memeriksa mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso sebagai tersangka. Ini diketahui usai Santoso selesai diperiksa penyidik.
"Iya, tersangka saya pak. Tapi saya enggak tahu tadi cuma diperiksa tentang laporan harta kekayaan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (5/6) lalu.
Budi enggan membeberkan detail pemeriksaan. Dia juga mengaku tak tahu jumlah tersangka dalam kasus ini. Belasan saksi telah diperiksa penyidik. Saat ini KPK tengah sibuk menghitung total kerugian negara.(OL-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved