Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR Benny K Harman sebagai dua dari enam Wakil Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 yang diumumkan di Jakarta, Rabu (15/4) malam.
"Pada posisi wakil ketua umum terdiri dari enam orang sebagai representasi dari enam wilayah besar di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua," kata AHY saat menerangkan maksud adanya enam Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dalam video Instagram yang dirilis di Jakarta.
Baca juga: AHY Tunjuk Riefky Sebagai Sekjen Demokrat
Selain Ibas dan Benny, AHY juga menunjuk tiga anggota DPR sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Mereka adalah dua orang Anggota Komisi XI DPR yakni Marwan Cik Hasan dan Vera Febyanthy serta satu Anggota Komisi V DPR Willem Wandik. Terakhir, AHY menunjuk satu perwakilan lembaga eksekutif yaitu Bupati Malinau,Kalimantan Utara,Yansen Tipa Padan sebagai waketum.
Enam Waketum Partai Demokrat tersebut adalah eselon pembantu pimpinan (ketua umum) Partai Demokrat dalam struktur kepengurusan DPP periode 2020-2025 bersama Sekretaris Jenderal Partai Teuku Riefky Harsya, dengan 10 wasekjen,serta Bendahara Umum Partai, Renville Antonio dengan delapan wabendum.
AHY menegaskan pemilihan tersebut telah dipikirkan dengan matang guna memastikan rancang bangun organisasi yang adaptif sesuai tantangan politik di masa mendatang.
"Intinya, orang tersebut tepat, berada di tempat yang tepat dalam waktu yang tepat. Setiap hari saya pelajari satu persatu, kekurangan dan kelebihan dan juga saya lakukan komunikasi secara khusus agar keputusan saya objektif," kata AHY.
Secara umum, kata dia, susunan pengurus DPP Partai Demokrat terdiri dari pengurus harian berjumlah 100 orang terdiri dari eselon pimpinan (ketua umum), eselon pembantu pimpinan dan eselon pelaksana. Sedangkan pengurus pleno berjumlah 200 orang, yakni 100 orang pengurus harian ditambah 100 orang lainnya.
"Tidak ada rangkap jabatan dalam struktur partai, apakah itu rangkap jabatan antareselon, maupun juga di dalam eselon yang sama. Dengan demikian, kami bisa fokus pada peran dan posisi masing-masing," kata AHY.
baca juga: AHY Tunjuk Riefky Sebagai Sekjen Demokrat
Ia juga menetapkan posisi para senior, yang tidak masuk struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat, akan diperankan ke dalam struktur lainnya yaitu majelis tinggi partai, dewan pertimbangan partai, dewan kehormatan partai, dan mahkamah partai. Ketetapan itu dibuat agar para kader senior dapat terus berkontribusi menuangkan pemikiran politiknya dan juga memberikan masukan kepada pengurus struktural Partai Demokrat.
"Kami tentu tetap membutuhkan peran serta kontribusi pemikiran, termasuk juga masukan-masukan yang berarti dari para kader senior Partai Demokrat," pungkasnya. (OL-3)
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved