Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem dan Golkar sepakat agar parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen naik dari 4% menjadi 7%. Hal itu disepakati keduanya dalam pertemuan antara Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto hari ini, (9/3).
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jendera; PPP, Achmad Baidowi, mengatakan bahwa kesepakatan tersebut sepenuhnya menjadi hak NasDem dan Golkar. Begitu juga bila mereka ingin memperjuangkannya di DPR.
Namun, Baidowi mengingatkan bahwa semakin tinggi PT, akan semakin banyak suara pemilih yang terbuang sia-sia. Akan semakin banyak suara dan aspirasi masyarakat yang tidak dapat tersalurkan di parlemen.
Baca juga : Golkar Dukung usul NasDem, Ambang Batas Parlemen 7%
"Akan ada jutaan aspirasi dari masyarakat yang disalurkan melalui partai politik tapi tidak bisa diteruskan ke parlemen karena parpol itu tidak lolos angka PT. Hal ini sekaligus menafikan keragaman yang menjadi pondasi terbentuknya NKRI," ujar Baidowi, ketika dihubungi, Senin, (9/3).
Sementara itu terkait sistem pemilu, Baidowi mengatakan opsi-opsi masih terbuka. PPP masih melakukan kajian untuk menentukan sikap politik apakah pemilu lebih baik dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka.
"Sistem tertutup lebih memberikan kesempatan kepada parpol untuk menyiapkan kader terbaik bukan sekedar caleg yang hanya bermodal finansial dan popularitas. Sistem kepartaian akan berjalan maksimal," ujar Baidowi. (OL-7)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved