Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komnas Perempuan Imam Nakhe’i mengatakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama setuju DPR membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) secepatnya.
Selain itu, RUU PKS dinilai sangat agamis sehingga penting untuk segera dibahas meski beberapa pasal direvisi. “RUU ini penting segera dibahas. Dari berbagai elemen, termasuk elemen agama, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sepakat bahwa RUU PKS segera di bahas dengan catatan perbaikan pasal,” kata Imam dalam diskusi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan bagi Korban di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Isi RUU PKS dinilai Komnas Perempuan telah memenuhi enam unsur elemen kunci. “Tidak ada keraguan sesungguh-nya, dari aspek konten sudah selesai. Ada substansi yang tidak boleh elemen kunci dapat mengubah peradaban,” ujar Imam.
Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi NasDem Taufik Basari merasa optimistis bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan menjadi undang-undang. Namun, hal tersebut harus dilakukan bersama-sama, mulai unsur legislatif hingga peran dari masyarakat, untuk melihat pentingnya RUU PKS yang dibalut dalam komunikasi politik dan publik.
“Komunikasi politik di dalam internal DPR untuk meyakinkan fraksi-fraksi lain bahwa RUU ini penting, untuk meyakinkan bahwa kekerasan seksual harus dicegah agar tidak ada lagi korban,” ujar Ketua DPP NasDem tersebut.
Selain itu, ada pula komunikasi publik yang juga harus dilakukan dengan baik untuk bersama membangun norma publik dalam melihat dan mencegah kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat.
Taufik meyakinkan masyarakat bahwa saat ini RUU PKS masih terus diperjuangkan partainya. “Kita sedang membahas substansi untuk RUU ini sekaligus menyusun naskah akademiknya dan kita rencanakan NasDem akan mempresentasikan di dalam rapat baleg DPR.’’ (Pro/P-1)
Haedar Nashir berpesan agar UMSU di bawah kepemimpinan yang baru dapat menjalankan Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan sebaik mungkin.
Semenjak gencatan senjata, tidak perubahan yang terjadi di Gaza, bahkan pembunuhan oleh tentara Israel masih berlanjut
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy menyatakan belum mendalami skema soal wacana pemerintah mengenai war tiket haji.
Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), H. Budi Setiawan, S.T., menegaskan bantuan bagi korban bencana harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi yang tepat.
KETUA Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa gelar akademik tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai intelektual sejati.
Tantangan masa depan, baik di level lokal, nasional, maupun global, membutuhkan pemikiran yang tajam serta relevan.
Seluruh keputusan dalam muktamar harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
Menurutnya ini bukan sekadar teladan yang tidak hanya berlaku bagi kalangan anak muda NU sebagai generasi penerus.
Arah pemilihan Rais Aam melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) saat ini sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kepentingan para aktor utama di posisi Ketua Umum.
Gus Lilur merasa prihatin jika tradisi besar seperti pesantren dan bahtsul masail terpinggirkan oleh kepentingan elektoral.
Oleh karena itu, penguatan relasi NU dan NKRI membutuhkan agenda strategis yang melampaui retorika. Digitalisasi dakwah moderat ialah kebutuhan mutlak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved