Tingkatkan Integritas melalui Sekolah Antikorupsi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta meluncurkan sekolah antikorupsi di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, kemarin. Sekolah antikorupsi hasil kerja sama KPU DKI Jakarta dan Indonesia Corruption Watch (ICW) ini akan diikuti seluruh anggota KPU dan pejabat sekretariat KPU.

Menurut Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos, sekolah ini akan dilaksanakan Maret sampai April 2020, dengan 4 kali pertemuan tatap muka dan menyelesaikan modul Antikorupsi secara daring.

Kehadiran sekolah itu bertujuan memberikan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman kepada penyelenggara pemilu, khususnya KPU di Provinsi DKI Jakarta terhadap isu-isu antikorupsi.

"Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu dan pilkada sehingga hasil pemilu dan pilkada menjadi berintegritas," jelasnya.

Menurut Betty, kehadiran sekolah ini hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019. Salah satu hasil evaluasi ialah integritas penyelenggara pemilu. Dari beberapa kasus di daerah, ditemukan praktik suap antara penyelenggara dan peserta pemilu.

"Di Provinsi DKI Jakarta, meskipun tidak ada bukti praktik suap, terdapat isu atau informasi yang diterima, beberapa oknum penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan meminta atau menerima sejumlah uang dari peserta pemilu untuk mengamankan atau memenangkan calon yang bersangkutan," ungkapnya.

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menganggap penanganan korupsi di Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Salah satunya penanggulan praktik politik uang kampanye. Pasalnya, di 'Negeri Paman Sam' itu secara sistem pejabat Amerika 'dilindungi' budaya pork barrel.

Menurut dia, pork barrel, berakar pada politik uang saat kampanye. Padahal, hal tersebut diharamkan undang-undang Amerika.

Sementara itu, di Indonesia, pemerintah tegas menolaknya. Bahkan, ada calon terpilih yang digugurkan karena terbukti melakukan politik uang. "Itu menggambarkan law enforcement kita luar biasa," katanya.

Dia menyebut pemberantasan korupsi Indonesia lebih maju. Bahkan, permikiran penanganan permasalahan korupsi pun Indonesia bisa mengalahkan Amerika.

"Walaupun saudara sekalian secara sistem Indonesia jika dibandingkan dengan negara lainnya, berapa menteri yang ditangkap, gubernur, anggota DPR, dan kepala daerah. Indonesia termasuk yang banyak (melakukan tindakan)," ujarnya. (Dmr/medcom/P-5)