Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terus berupaya mengejar sejumlah tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO).
"Terkait dengan pencarian para DPO, yang pertama ialah KPK tetap pada komitmen untuk mencari dan menangkap para pelaku korupsi yang melarikan diri. Kedua, KPK sudah melakukan upaya pencarian di puluhan lokasi, tetapi keberadaan yang bersangkutan tidak ada," kata Firli di Jakarta, kemarin.
Firli juga meminta para buron itu menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Kalau mereka tidak menyerahkan diri, kita akan tetap melakukan pencarian sampai dia tertangkap. Kita akan kejar terus sampai tertangkap, targetnya itu," imbuh Firli.
KPK memasukkan Harun Masiku ke DPO sejak 17 Januari 2020. Harun diduga memberi uang kepada tersangka Wahyu Setiawan yang merupakan komisioner KPU melalui salah seorang staf di DPP PDIP sebesar Rp850 juta. Uang itu diduga untuk membantunya menjadi anggota DPR pengganti antarwaktu.
KPK juga menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi beserta menantunya, Rezky Herbiono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto sebagai tersangka. Dalam pencarian itu sejumlah tempat sudah diperiksa.
Di samping itu, KPK kemarin memanggil Direktur PT Dian Fortuna Erisindo, Renny Susetyo Wardhani. Dia diperiksa untuk tersangka Hiendra Soenjoto terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung 2011-2016.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri.
Ali belum membeberkan keterangan yang akan digali penyidik. Kuat dugaan keterangan Renny untuk mendalami pemberian Hiendra kepada Nurhadi.
Sebagaimana diketahui, Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari PT MIT milik Hiendra Soenjoto lewat menantunya, Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT Multicon Indrajaya Terminal. (Dhk/medcom/Ant/P-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved