Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan 36 perkara yang dihentikan masih berpotensi kembali dilanjutkan. Syaratnya harus ada bukti baru yang memperkuat laporan dugaan pelanggaran hukum rasuah.
"Kalau ada bukti baru, bisa dong. Bisa dong (36 perkara yang dihentikan itu dilanjutkan)," katanya di sela menghadiri diskusi bertajuk Penegakan Hukum dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (24/2).
Menurut dia, pengambilan keputusan atas 36 perkara yang berasal dari tingkat penyelidikan itu sudah sesuai mekanisme hukum. Semua pihak terlibat melaui gelar perkara dengan tim penyelidik dan penyidik berikut pimpinan KPK.
"Kita lakukan mekanisme, kita lakukan mekanisme. Semuanya sudah kita lakukan sesuai mekanisme," tegasnya.
Baca juga: KPK: Sulitnya Perizinan Jadi Pintu Gerbang Korupsi
Ia menjelaskan KPK juga tengah merampungkan 51 surat perintah penyelidikan baru, 21 surat perintah penyidikan.
"Jadi jangan liat yang hentinya saja. Juga ada 18 orang tersangka yang sudah kita tahan, 26 orang yang ditetapkan tersangka. Semuanya kita buka, enggak ada, kecuali yang kita rahasiakan," pungkasnya. (A-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved