Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri dinilai wajar beradaptasi dan mendalami tugas-tugas berikut evaluasi perkara. Namun hal itu tidak boleh terlalu lama supaya tindakan dan lompatan pengentasan rasuah kembali meningkat.
"Jadi mereka lagi belajar tapi saya minta belajarnya jangan terlalu lama learningnya, jangan terlalu lama. Pasalnya orang di luar akan semakin suka kalau KPK terlalu lama belajar dan pengambilan kebijakannya juga keputusan bisa lambat," terang mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pada diskusi Crosscheck by Medcom.id bertajuk Dear KPK, Kok Main Hapus Kasus?, di Jakarta, Minggu (23/2).
Menurut dia, proses adaptasi terlalu lama akan menghambat pengambilan keputusan yang dituntut cepat. Kemudian masyarakat pun menantikan terobosan dan gebrakan pengentasan rasuah supaya bangsa ini lebih baik.
Baca juga: Penghentian 36 Perkara Rasuah dari Kajian Matang
Ia mengatakan penghentian 36 perkara di tingkat penyelidikan yang baru saja diputuskan KPK bagian dari proses evaluasi dan pembelajaran. Kemudian tidak mudah juga bekerja dengan perubahan nomenklatur organisasi seperti adanya Dewan Pengawas.
"Jadi saya katakan mereka lagi belajar mengambil keputusan, memilah-milah antara bagaimana membangun penindakan yang baik, pencegahan yang baik dan seterusnya, kemudian manajemen SDM, kemudian komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi sendiri," pungkasnya. (A-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved