Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Nasional Demokrat (NasDem) mempertanyakan hasil riset Negara Institute yang menyatakan 17,22% hasil pemilihan DPR RI dari Pileg 2019 terpapar dinasti politik, dimana Nasdem menjadi paling terpapar dinasti politik.
"Menurut saya, kalau memang hasil surveinya seperti itu kita perlu mempertanyakan metodologi surveinya, jadi harus dikaji ulang," kata Sekertaris Fraksi Partai NasDem, Saan Mustofa, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (18/2).
Karena menurut Saan, partainya merupakan partai yang terbuka terhadap apapun, mulai dari rekrutmen kepengurusan partai hingga rekrutmen pejabat publik dari tingkat pusat hingga daerah.
Oleh karenanya, ia mempertangakan hasil survei dan kredibilitas dari lembaga Negara Institute.
"Apalagi ini kan lembaga survei baru yang kita belum tahu kredibilitas lembaga surveinya," imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faisal yang juga mantan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem menyatakan, sebanyak 99 dari 575 anggota legislatif terpilih memiliki hubungan dengan pejabat publik. Mereka dianggap terpapar oligarki politik.
"Partai Nasdem menempati peringkat teratas dalam persentase anggota legislatif yang terpapar dinasti politik," ujar Akbar Faisal.
Dengan perolehan sebanyak 59 kursi, NasDem meloloskan 20 orang atau 33,90 persen anggota yang terpapar politik dinasti. Sementara, enam dari 19 anggota legislatif dari Partai PPP terpapar oligarki, atau sebesar 31,58%.
Berikutnya, 18 dari 25 anggota DPR dari dari Partai Golkar terpapar oligarki, atau sebesar 21,18%. Sebanyak 18,52% atau 10 dari 54 anggota DPR dari Demokrat juga dinilai terpapar dinasti politik. Sebanyak delapan dari 44 atau 18,18% anggota DPR dari Partai PAN juga terpapar. (Rif/OL-09)
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti rentetan Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini Bupati Rejang Lebong
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved