Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa mengungkapkan Fraksi Partai NasDem tengah melakukan kodifikasi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Kita lagi desain satu UU partai politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada dijadikan satu undang-undang," kata Saan seusai diskusi kelompok terarah (FGD) bertajuk Redesain UU Pemilu serta Kodifikasi UU Pemilu dan Pilkada di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Penggabungan itu dinilai Saan tepat karena banyak kesamaan. "Pertama, UU itu banyak kesamaan, satu rumpun parpol, pilkada, dan pemilu. Jadi, kita ingin publik mudah memahami, menjadi lebih sederhana, dan tidak tumpang-tindih," ucapnya.
Ia juga mengungkapkan pihaknya tengah mendesain pemilihan umum legislatif dan presiden kembali dipisah, tetapi dalam satu tahun yang sama. "Misalnya, pemilu legislatif diselenggarakan bulan Maret, pemilu presiden di bulan Juli," jelasnya.
Dengan revisi itu, kata Saan, diharapkan bisa tercipta demokrasi yang kuat dan berkualitas di Indonesia.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyambut baik dan mendukung apa yang tengah disiapkan Fraksi Partai NasDem mengenai kodifikasi UU Pemiu dan Pilkada.
"Sistem pemilu kita itu campur aduk. Tidak terlepas kita mengatur, masih berserakan antara aturan pemilu dan aturan pilkada sehingga kita masih menemukan problem," ucapnya.
Ia berharap dengan regulasi kepemiluan yang dapat diatur dalam satu naskah, nantinya substansi dalam regulasi tersebut dapat berjalan harmonis.
Sebelumnya, Perludem berkunjung ke DPP Partai NasDem untuk membahas peran LSM sebagai mitra politik. Selain Perludem, ada Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas.
"Tentu harapannya kita bisa memberikan masukan saran sekaligus menjadi mitra partai untuk bisa bisa berdiskusi secara berkala," tegas Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari di Jakarta, kemarin.
Kedatangan mereka disambut Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem Willy Aditya. Menurutnya, Partai NasDem ialah partai yang terbuka, dialogis, dan berbasis ilmu pengetahuan. (Rif/Zuq/P-5)
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Deklarasi mengusung Yoyok Sukawi tersebut berlangsung di Semarang, Sabtu (27/7) malam, dihadiri jajaran pimpinan parpol pengusung di tingkat Kota Semarang, Jawa Tengah.
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Anies telah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem untuk maju di Pilkada Jakarta.
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved