Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menginginkan agar metode penghitungan perolehan jumlah kursi di DPR dapat diubah.
Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan raihan kursi parlemen PPP di Pemilu 2019 turun karena perubahan metode perhitungan. Dari 38 kursi pada Pemilu 2014 menjadi 19 di DPR.
Baca juga: Ambang Batas Parlemen Naik, Parpol Resah
Hal itu ia sampaikan dalam Pembukaan Workshop Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Indonesia di Jakarta, Sabtu (15/2) yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
Baca juga: Dilema Ambang Batas Parlemen
Suharso menjelaskan pada Pemilu 2009, partainya mendapatkan 5,7 juta suara yang kemudian dikonversi menjadi 38 kursi DPR. Pada Pemilu 2014, perolehan suara PPP naik menjadi 6,3 juta suara akan tetapi perolehan kursi DPR turun menjadi 19.
"Kami berharap cara penghitungan sistem pemilu ke depan bisa berubah agar lebih adil untuk umat," tuturnya.
Baca juga: Koalisi akan Bahas Ambang Batas Parlemen
Sistem konversi suara di DPR diubah pada Pemilu 2014 dari sistem hare menjadi Sainte Lague murni. Hal itu yang membuat kursi PPP di parlemen berkurang.
Perhitungan konversi suara menggunakan metode Sainte Lague, yakni jumlah kursi ditentukan lewat pembagian suara sah tiap parpol dengan bilangan ganjil secara berurutan. Pembagian diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, begitu seterusnya hingga semua kursi dewan di daerah pemilhan habis.
Sementara, kuota hare yang dipakai pada Pemilu 2009 merupakan metode konversi suara dengan cara membagi jumlah total suara yang sah dengan jumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan. Metode ini membuat partai politik yang meraih suara signifikan mendapatkan jumlah kursi yang tidak jauh berbeda dengan partai politik yang mendapatkan suara di bawahnya. (X-15)
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bengkulu Tengah akhirnya memiliki sekretariat baru di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono secara daring membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.
MUSYAWARAH Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatra Utara menegaskan komitmen memperkuat kebersamaan dan konsolidasi organisasi menjelang Pemilu 2029.
Kepala BPS RI Amalia Widyasanti ditetapkan sebagai Chair Governing Board ICP dalam Sidang Tahunan Komisi Statistik PBB di New York.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sukses menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional di Bali, pada 13–14 Februari 2026.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved