Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh membuka peluang perempuan memimpin partainya di masa mendatang. Hal itu merupakan wujud semangat kesetaraan gender dalam struktur NasDem.
Hal itu Surya katakan saat melantik kepengurusan Garda Wanita (Garnita) Mahalayati NasDem periode 2019-2024. Surya meminta organisasi perempuan itu menyiapkan srikandi terbaik.
"Bukan hanya partai lain punya ketua umum perempuan. NasDem juga bisa dipimpin perempuan," kata Surya di Maccora Ballroom, Makassar, kemarin.
Surya menyebut peluang perempuan menjadi ketua umum NasDem terbuka selebar-lebarnya. Dia menjamin penilaian menjadi ketua umum NasDem bakal objektif.
"Siapkan diri Garnita untuk gantikan pria di pucuk pimpinan Partai NasDem ini," tutur Surya.
Baca juga: NasDem Targetkan Juara di Pemilu 2024
Pria kelahiran Aceh itu menambahkan NasDem tidak gagap soal kesetaraan gender. Bahkan, Surya mendukung kenaikan batas minimum perempuan di parlemen.
"Kalau bicara 30 persen batas minimum, NasDem bilang 50 persen pun tak masalah," tegasnya.
Indira Chunda Thita Syahrul dilantik sebagai Ketua Umum Garda Wanita (Garnita) Mahalayati NasDem. Putri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo itu menggantikan Irma Suryani Chaniago yang menjadi ketua dewan pembina Garnita Mahalayati.
Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu NasDem se-Sulawesi, Rahmat Gobel menyebut pelantikan Thita sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 020/SK-P/DPP-GM/XII/2019. SK itu berisi tentang Pengangkatan dan Penetapan
Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Garnita Malahayati Masa Bakti 2019-2024. "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika ada kekeliruan, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya," kata Gobel. (Medcom.id/OL-4)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved