Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BAGAIMANA pandangan PPP soal wacana peningkatan ambang batas parlemen menjadi 5%?
Manifestasi daulat rakyat harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang tidak memiliki tendensi untuk mengebiri suara rakyat. Dalam hemat PPP, semakin besar besaran parliamentary threshold (ambang batas parlemen), justru berpotensi menganulir suara rakyat juga semakin besar.
Berarti PPP tidak setuju, mengapa?
Karena hakikatnya pemilu merupakan daulat rakyat, rakyatlah yang berkuasa, tidak terkecuali. Satu suara rakyat cukup berarti.
Pemilu di era reformasi juga harus memiliki spirit yang berbeda dari era-era sebelumnya. Poin penting dari reformasi tidak lain ialah penghargaaan terhadap suara rakyat sebagai manifestasi kedaulatan rakyat.
Lalu berapa idealnya ambang batas parlemen dan apa alasannya?
Idealnya 0%. Pada prinsipnya, pemilu harus mendorong sistem yang berkeadilan, membuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, dan mengukuhkan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan beragam. Pemilu harus menjadi instrumen konstitusional kenegaraan untuk merawat dan menjaga kebinekaan Indonesia.
Apakah PPP tidak sependapat sistem presidensial lebih efektif dengan jumlah partai yang ramping?
Argumentasi bahwa sistem presidensial akan kompatibel dengan keberadaan partai politik yang ramping dan sederhana tidak sepenuhnya tepat. Efektivitas sistem presidensial tidak bertumpu sepenuhnya pada keberadaan parlemen. Namun, lokus utamanya berada di presiden. Praktik presidensialisme selama 15 tahun terakhir ini telah mengonfirmasi mengenai hal tersebut.
Selain wacana peningkatan ambang batas, ada pula usulan kembali ke sistem proporsional tertutup. Apa pandangan PPP?
Secara faktual, berbagai kajian akademik menyebutkan sistem pemilu proporsional tertutup membuka ruang terjadinya praktik klientelisme dan secara pelan menimbulkan praktik deparpolisasi.
Namun demikian, sistem proporsional tertutup jangan pula membuka kembali ruang supremasi parpol yang tidak aspiratif terhadap aspirasi publik. Oleh karenanya, perlu jalan tengah untuk menghindari dilema tersebut. (Zuq/P-2)
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi salah satu penyebab polemik KJMU.
Polemik sempat terjadi ketika insiden bendera negara peserta, termasuk Indonesia, yang dikibarkan terbalik ketika latihan seremoni pembukaan pekan lalu.
Surat Kemendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah sangat jelas yaitu membatalkan SK mutasi yang dikeluarkan dan mengembalikan ASN yang dimutasi pada jabatan semula.
Biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), menjadi lebih mahal dan lebih sulit untuk diperoleh karena dimonopoli satu organisasi.
Substansi RUU Kesehatan berpotensi menghilangkan sistem yang mulai terbangun dengan didukung beberapa undang-undang yang masih relevan misalnya UU No. 38 tahun 2014.
Kegagalan PPP menembus Senayan berdampak pada desakan mundurnya Plt Ketua Umum PPP Mardiono
Langkah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menembus Senayan pada Pemilu Legislatif 2024 dipastikan kandas
Perludem mencatat pergeseran kursi PPP di 12 dapil. Hal itu akibat suara PPP yang tak mencapai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen saat dikonversi.
SEBANYAK 17.304.303 suara di Pemilu 2024 terbuang akibat ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipastikan tak bisa berbuat apapun.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep merespons soal partainya yang terancam tak lolos parlemen karena tak mencapai parliamentary threshold.
MAHKAMAH Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional mulai Pemilu 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved