Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
APAKAH setuju dengan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5% seperti usulan PDIP?
NasDem 5 tahun yang lalu saja sudah meminta ambang batas parlemen itu 7% untuk pemilu 2019. Ketika ada fraksi yang mengusulkan kenaikan ambang batas seperti PDIP 5%, itu buat NasDem lebih baik. Artinya, ada kesadaran di antara partai-partai untuk menaikkan ambang batas parlemen.
Mengapa harus naik?
Ambang batas parlemen kenapa terus dinaikkan, sampai suatu ketika ada pada titik ambang batas yang ideal. Ini terkait dengan semangat dalam rangka penyederhanaan partai politik agar keberadaan partai politik ini sebangun dengan sistem ketatanegaraan kita yang presidensial. Sistem presidensial bisa berjalan efektif kalau ditopang oleh sistem kepartaian yang sederhana. Sistem presidensial tidak akan efektif kalau sistem kepartaiannya multi (partai).
Bagaimana dampaknya pada kualitas demokrasi?
Kalau ada partai yang mainstream jumlahnya tidak terlalu banyak justru stabilitas politik menjadi lebih terjaga, sistem presidensial menjadi efektif, dan itu juga semakin memapankan sistem demokrasi kita. Jadi, kualitas demokrasi kita semakin baik. Asalkan proses penyederhanaannya berlangsung alamiah, bukan dipaksakan. Dulu kan dipaksakan (saat) zaman Orde Baru, partai harus tiga.
Bukankah hanya akan menguntungkan partai besar?
NasDem kan dulu kalau disurvei cuma berapa, tapi kenyataan di pemilu 9 sekian persen, sudah melampaui 7%. Jadi, kalau mereka yang mendirikan partai baru atau partai lama tidak lolos threshold, kalau dia ingin sungguh-sungguh bisa melampaui threshold, dia harus maksimal mengelola partainya, jangan asal sekadar bikin partai saja. Kan sebenarnya enggak ada partai yang diuntungkan dengan threshold, semua partai berjuang untuk menjadi besar.
Bagaimana bila suara rakyat kemudian banyak yang hangus?
Enggak ada yang hangus, toh mereka tetap terwakili. Ketika, misalnya, saya jadi anggota legislatif, toh mewakili semua juga. Kita merepresentasikan semua. Anggota DPR yang ada, walaupun berangkat dari partai yang berbeda-beda, dia merepresentasikan seluruh masyarakat Indonesia. (Nur/P-2)
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi salah satu penyebab polemik KJMU.
Polemik sempat terjadi ketika insiden bendera negara peserta, termasuk Indonesia, yang dikibarkan terbalik ketika latihan seremoni pembukaan pekan lalu.
Surat Kemendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah sangat jelas yaitu membatalkan SK mutasi yang dikeluarkan dan mengembalikan ASN yang dimutasi pada jabatan semula.
Biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), menjadi lebih mahal dan lebih sulit untuk diperoleh karena dimonopoli satu organisasi.
Substansi RUU Kesehatan berpotensi menghilangkan sistem yang mulai terbangun dengan didukung beberapa undang-undang yang masih relevan misalnya UU No. 38 tahun 2014.
Kegagalan PPP menembus Senayan berdampak pada desakan mundurnya Plt Ketua Umum PPP Mardiono
Langkah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menembus Senayan pada Pemilu Legislatif 2024 dipastikan kandas
Perludem mencatat pergeseran kursi PPP di 12 dapil. Hal itu akibat suara PPP yang tak mencapai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen saat dikonversi.
SEBANYAK 17.304.303 suara di Pemilu 2024 terbuang akibat ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipastikan tak bisa berbuat apapun.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep merespons soal partainya yang terancam tak lolos parlemen karena tak mencapai parliamentary threshold.
MAHKAMAH Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional mulai Pemilu 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved