Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENINGKATAN skor indeks persepsi korupsi di Indonesia menunjukkan perjuangan melawan korupsi yang dilakukan pemerintah, KPK, lembaga keuangan dan bisnis, serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif.
Hal itu disampaikan peneliti Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko, menanggapi rilis Transparency International tentang corruption perception index (CPI) yang ke-24 untuk tahun pengukuran 2019. CPI Indonesia di 2019 berada di skor 40/100 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei. Skor itu meningkat 2 poin jika dibandingkan dengan di 2018.
Ada empat sumber data yang menyumbang kenaikan CPI Indonesia, yaitu political risk service, IMD world competitiveness yearbook, political and economy risk consultancy, dan world justice project-rule of law index.
"Peningkatan terbesar dari IMD world competitiveness yearbook dengan peningkatan 10 poin. Ini dipicu penegakan hukum yang tegas kepada pelaku suap dan korupsi dalam sistem politik. Adapun penurunan 4 poin dikontribusikan pada world economic forum EOS yang dipicu masih maraknya suap dan pembayaran ekstra pada proses ekspor-impor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan, proses perizinan dan kontrak," ungkap Wawan di Jakarta, kemarin.
Pakar hukum pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, menilai capaian IPK itu karena kerja sama antara penegak hukum dan lembaga membaik.
"Pemerintah perlu terus mendorong kebijakan pemberantasan korupsi yang lebih terarah dan terintegrasi pada perbaikan tata kelola birokrasi. Kemudian membangun efisiensi regulasi pemberantasan korupsi berbasis omnibus law serta pembangunan karakter, moral, dan integritas penyelenggaran negara," pungkasnya. (Dmr/Cah/*/X-11)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved