Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengurangi jumlah Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Pembahasan dengan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menetapkan jumlah pasti Prolegnas Prioritas 2020.
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achamd Baidowi, mengatakan jumlah RUU di Prolegnas Prioritas akan dikurangi sesuai masukan dari fraksi di DPR. Meski begitu, belum ada kepastian berapa dan RUU apa saja yang akan dikurangi.
"Fraksi-fraksi rupanya masih keberatan dengan RUU Prolegnas itu, mintanya di kurangin lagi," ujar Baidowi, di Kompleks Parlemen, Kamis (16/1).
Baidowi menjelaskan RUU yang dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020 nantinya akan masuk dalam long list tahun depan. Dengan begitu, jumlah Prolegnas Prioritas bisa dikurangi.
"Kita minta pengertian juga kepada teman-teman pengusul sekiranya RUU itu bisa ditunda pembahasannya pada tahun ini. Ayo kita tunda supaya jumlah RUU Prolegnas Prioritas bisa ditekan, misalnya 40. Ya kalau perlu lebih diturunkan lagi alhamdulilah, tapi kan kita tidak memaksa," imbuhnya.
Nantinya RUU yang akan dikurangi akan diupayakan berjumlah sama antara usulan DPR dan usulan pemerintah. "Kita berharap dari DPR ada yang dikurangi, dari pemerintah juga ada yang dikurangi, supaya imbang," pungkas Baidowi.
Seperti diketahui, sebelumnya ada 50 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2020. Jumlah itu telah ditetapkan dalam Keputusan Tingkat I Baleg DPR. Namun, pengesahan batal dilakukan pada rapat paripurna DPR pada Desember 2019 karena dianggap masih perlu dilakukan perbaikan.(OL-12)
Disebutkan revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kementerian sudah disetujui oleh Paripurna sebagai usulan DPR.
BADAN Legislasi (Baleg DPR RI) menepis anggapan pembahasan kilat empat revisi undang-undang (UU) untuk kepentingan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas membantah adanya revisi Undang-undang (RUU Kepolisian) jadi jembatan perpanjangan masa pensiun Kapolri.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan presiden punya kewenangan untuk menunjuk prajurit aktif TNI menempati jabatan sipil.
pembahasan revisi UU TNI yang berkembang di Baleg lebih banyak soal usia pensiun.
Keempat revisi UU yang diusulkan Baleg itu sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR.
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Revisi UU MD3 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dinilai sulit bergulir.
REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024.
KETUA Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto menampik tudingan bahwa partainya ingin merebut kursi ketua DPR RI lewat revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku akan mengecek terlebih dahulu perihal rencana revisi UU MD3. Ia menilai revisi tersebut dalam rangka meningkatkan kerja di parlemen.
Sejatinya revisi UU Peradilan Militer belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved