Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengurangi jumlah Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Pembahasan dengan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menetapkan jumlah pasti Prolegnas Prioritas 2020.
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achamd Baidowi, mengatakan jumlah RUU di Prolegnas Prioritas akan dikurangi sesuai masukan dari fraksi di DPR. Meski begitu, belum ada kepastian berapa dan RUU apa saja yang akan dikurangi.
"Fraksi-fraksi rupanya masih keberatan dengan RUU Prolegnas itu, mintanya di kurangin lagi," ujar Baidowi, di Kompleks Parlemen, Kamis (16/1).
Baidowi menjelaskan RUU yang dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020 nantinya akan masuk dalam long list tahun depan. Dengan begitu, jumlah Prolegnas Prioritas bisa dikurangi.
"Kita minta pengertian juga kepada teman-teman pengusul sekiranya RUU itu bisa ditunda pembahasannya pada tahun ini. Ayo kita tunda supaya jumlah RUU Prolegnas Prioritas bisa ditekan, misalnya 40. Ya kalau perlu lebih diturunkan lagi alhamdulilah, tapi kan kita tidak memaksa," imbuhnya.
Nantinya RUU yang akan dikurangi akan diupayakan berjumlah sama antara usulan DPR dan usulan pemerintah. "Kita berharap dari DPR ada yang dikurangi, dari pemerintah juga ada yang dikurangi, supaya imbang," pungkas Baidowi.
Seperti diketahui, sebelumnya ada 50 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2020. Jumlah itu telah ditetapkan dalam Keputusan Tingkat I Baleg DPR. Namun, pengesahan batal dilakukan pada rapat paripurna DPR pada Desember 2019 karena dianggap masih perlu dilakukan perbaikan.(OL-12)
WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) segera dimulai oleh parlemen.
Di dalam negeri, undang-undang ini akan menjadi payung pengakuan dan perlindungan terhadap profesi yang selama ini dipandang miring dan kerap terjerat dalam logika subordinasi.
DUA puluh dua tahun ialah waktu yang terlalu panjang untuk sekadar mengakui seseorang sebagai pekerja.
Terdapat 12 ketentuan yang diatur dalam RUU PPRT antara lain perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga meliputi perlindungan hak dan kewajiban, hingga jaminan sosial dan kesehatan.
Pengesahan RUU PPRT bukan sekadar menjalankan kewajiban konstitusional, melainkan sebuah panggilan moral untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
LIMA rancangan undang-undang (RUU) resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. simak daftarnya
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Tahapan awal pembahasan akan menitikberatkan pada penyerapan aspirasi publik secara luas.
Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu ini merupakan persoalan kronis di parlemen.
Jika menilik tren dalam lima tahun terakhir sejak 2020, efektivitas legislasi DPR hanya berkisar antara 8% hingga 22%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved