Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan rekomendasi PDIP yang dikeluarkan saat rakernas PDIP berisi hal yang janggal. PDIP dinilai cenderung berusaha makin mengangkangi semangat reformasi.
"Bagaimana bisa daulat rakyat untuk memilih sendiri wakil mereka, ingin dicampakkan oleh PDIP dengan mencabut daulat itu untuk dipegang sendiri oleh partai," ujar Lucius, ketika dihubungi, Senin, (13/1).
Lucius mengatakan mengubah pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup tidak akan menjamin persoalan politik menjadi selesai. Sebaliknya, berbagai potensi praktik kecurangan akan semakin besar terjadi. Khususnya karena saat ini, partai politik Indonesia masih memiliki banyak masalah dan kadernya kerap terbukti melakukan pelanggaran hukum.
"Yang rusak itu bukan semata-mata sistem pemilunya tetapi peserta pemilu yakni parpol itu sendiri," ujar Lucius.
Baca juga: Ini Rekomendasi Rakernas PDIP
Terkait parliamentary threshold yang dominta PDIP naik jadi 5%, hal itu bukan yang perlu ditindaklanjuti.
"Mau mengambil hak rakyat untuk memilih langsung wakilnya. Ini kan gagasan primitif dan mundur," ujar Lucius.
Meski janggal, Lucius menilai rekomendasi PDIP itu sangat mungkin berhasil lolos di DPR. Pasalnya, suara PDIP di DPR merupakan yang terbesar berdasarkan pemilu legislatif 2019. Hal itu juga diprediksi akan membuat fraksi lain lebih mudah untuk ikut menyetujui.
"Sangat mungkin gol sih kalau PDIP serius menginginkannya. Posisi PDIP sebagai semacam koordinator koalisi beserta kekuatan jumlah kursinya yang banyak membuat rekomendasinya ini dengan mudah bisa didukung oleh parpol lain," tutup Lucius. (OL-4)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved