Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk tidak menjadi politisi populis yang hanya sibuk memainkan emosi rakyat.
"Anak-anakku yang saya cintai. Kemenangan elektoral bisa dipastikan adalah kerja politik konkret bagi rakyat bangsa dan negara. Jangan berpolitik dengan cara pragmatis dengan menjadi politisi populis, yang sibuk obok-obok emosi rakyat, tapi tak ada keputusan politik nyata bagi rakyat itu sendiri," kata Megawati saat membuka Rakernas I PDIP dan HUT Ke-47 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, hari ini.
Megawati meminta agar kader PDIP bekerja nyata untuk rakyat, bangsa dan negara. Menurut Presiden kelima RI ini, kader PDIP bisa melakukan itu seperti para kepala daerah yang bisa membangun daerahnya dengan baik dan berbakti kepada rakyatnya.
"Bagi mereka yang belum melakukan hal itu, segeralah bergegaslah mengikuti teman-teman yang lain yang telah dapat melakukan daerahnya menjadi daerah-daerah unggulan," kata Megawati di hadapan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.
Baca juga: Rakernas I dan HUT 47 PDIP Promosikan Kekayaan Alam RI
Ia juga meminta agar para kadernya tidak hanya berwacana, tetapi mampu merumuskan kebijakan politik di berbagai sisi.
"Sekali lagi stop berwacana politik, rumuskan politik legislasi, politik anggaran, politik pengawasan yang menjadi prioritas perjuangan kita, rumuskan pembangunan lima prioritas industri nasional untuk mewujudkan Indonesia berdikari. Semua harus dipastikan untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat," tegas Megawati.
Hadir dalam rakernas itu sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PMK Muhadjir Effendy, Menristek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkominfo Johnny G Plate, Menko Polhukam Mahfud MD.
Juga hadir Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, Menteri KKP Edy Prabowo, dan Menkum HAM Yasonna Laoly dan Menhan Prabowo Subianto.(OL-4)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved